Marak Penambangan Batubara Ilegal di Berau, DPR Minta Polisi Tindak

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip berpendapat Mabes Polri melakukan intervensi pemberantasan tambang batu bara ilegal yang marak dan semakin meresahkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

    “Kalau ilegal, maka Polri harus bertindak karena legal friendly,” kata I Made Urip, Sabtu (1/5/2021).

    Penambangan liar, kata Made Urip, akan merusak lingkungan dan ekosistem, sehingga tidak bisa diabaikan.

    “Kalau dibiarkan seperti di Kalsel. Nanti tidak ada mata air karena ekosistem rusak hanya robek,” terang Made Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.

    Sebelumnya dilaporkan ada 9 titik penambangan liar yang beroperasi di Berau.

    Aktivitas penambangan batu bara ilegal ini bahkan di luar prediksi.

    Baca juga: Pengusaha di Tapanuli Utara Siap Sumbangkan 1 Persen Hasil Tambang Emas untuk Beli Kapal Selam

    Jika disebutkan sebelumnya hanya ada dua titik, ternyata ada 9 titik yang beroperasi secara terbuka di dekat pemukiman warga.

    Jumlah tersebut merupakan rekor temuan Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi (DLHK) Kabupaten Berau.

    Poin yang disebutkan tidak termasuk tambang yang telah berhenti beroperasi.

    “Yang saya tahu progresnya ada sembilan poin,” kata Kepala DLHK Kabupaten Berau, Sujadi, kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).




    Source