Masih Berproses Pembayaran Tahap II Jalan Lingkar Utara Alas

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah sukses melakukan pembayaran ganti rugi tahap pertama terhadap para pemilik tanah (yang berhak) yang terkena dampak bagi pembangunan jalan lingkar utara Alas 21 Desember 2018 lalu senilai Rp 6 Miliar yang langsung dimasukkan kedalam rekening bank masing-masing pemilik tanah yang lahannya terkena dampak bagi pembangunan jalan lingkar utara Alas tersebut, maka sesuai janji dan kesepakatan bersama mulai Senin (28/01) lalu Pemda Sumbawa kembali melakukan pembayaran tahap kedua dengan mengalokasikan dana APBD Sumbawa tahun 2019 mencapai sekitar Rp 7,5 Miliar dan hingga saat ini masih dalam proses pembayaran ganti ruginya, ungkap Kabag Pertanahan Setda Sumbawa Abdul Haris S.Sos didampingi Kasubag Pengadaan Tanah Surbini SE MM dalam keterangan Pers kepada Gaung NTB kemarin Jum’at (08/02) kemarin.
Pembayaran ganti rugi tahap kedua itu dilakukan di Kantor Camat setempat terang Abdul Haris, tentu dilakukan oleh Pemda Sumbawa berdasarkan hasil penilaian dari lembaga independen (Appraisal) KJPP SIH Wiryadi dan Rekan yang telah ditunjuk sebelumnya, dengan jumlah total alokasi dana ganti rugi lahan tanah milik warga masyarakat yang terkena dampak bagi pembangunan jalan lingkar utara Alas itu yang dipersiapkan oleh Pemda Sumbawa lewat APBD mencapai Rp 21.100.232.502 (sekitar Rp 21 Miliar lebih), dimana kegiatan musyawarah telah dilakukan dengan pemilik tanah (yang berhak) dengan kesepakatan menyetujui untuk dilakukan ganti rugi dalam tiga tahap pembayaran terhadap 125 bidang tanah milik sekitar 115 orang warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar utara Alas dimaksud.
Sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dengan para pemilik tanah sambung Kasubag Pengadaan Tanah Surbini SE MM, dengan mengacu kepada hasil penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar utara Alas yang telah dilaksanakan oleh Appraisal KJPP Sih Wiryadi dan Rekan dimaksud mencapai sekitar Rp 21 Miliar lebih, dengan jumlah anggaran awal yang telah disiapkan Pemda Sumbawa melalui APBD 2018 mencapai Rp 13.500.000.000, (Rp 13,5 Miliar), teralokasi lewat APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 6.000.000.000 (Rp 6 Miliar) dan APBD Sumbawa 2019 sebesar Rp 7.500.000.000, (Rp 7,5 Miliar) serta masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 7.600.232.502 (Rp 7,6 Miliar lebih) yang akan diusulkan melalui APBD Perubahan tahun 2019 dan/atau APBD Sumbawa tahun 2020 mendatang, dimana mulai 28 Januari lalu telah mulai dilakukan pembayaran tahap kedua dan dinilai telah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, ujarnya.
Menurut Surbini, pembayaran ganti kerugiannya telah disepakati dilakukan dalam tiga tahap yakni tahap pertama (I) sebesar 28,4%, tahap kedua (II) sebesar 35,5%, tahap ketiga (III) sebesar 36,1%, dimana pembayaran tahap ketiga (III) sesuai dengan hasil penilaian oleh penilai independen (Appraisal) KJPP SIH Wiryadi dan Rekan tanggal 7 Desember 2018, setelah penetapan APBD-P Sumbawa tahun 2019 dan/atau APBD Sumbawa tahun 2020 sesuai dengan berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, dan untuk pembayaran tahap pertama (I) dengan nilai anggaran daerah yang telah dikeluarkan sebesar Rp 6 Miliar telah tuntas dilakukan 21 Desember lalu, tentu dibayarkan kepada pemilik tanah yang berhak dengan syarat administrasi yang lengkap, dan pembayaran ganti rugi tahap kedua sebesar Rp 7,5 Miliar dibayarkan mulai Senin (28/01) lalu dan hingga kini masih dalam proses penuntasannya, dengan pembayaran berikutnya akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, katanya.