Massa KPRM Kepung Kantor Desa Lalar Protes Dugaan Korupsi Oknum Mantan Kades

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Puluhan kelompok massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Pesisir Menggugat (KRPM) Sumbawa Barat, Rabu (03/10), sekitar pukul 10.20 wita, melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi mantan Kades Labuan Lalar Kecamatan Taliwang, Ansyrullah.
Massa yang berjumlah sekitar 25 orang yang di koordinir langsung oleh Abas Kurniawan ini, juga menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti mendesak pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum mantan kades tersebut, karena telah melakukan korupsi dan penggelapan dana desa sebesar Rp 192.000.000 dalam pengadaan lampu jalan tenaga surya. “Kami juga meminta pertanggungjawaban sebesar Rp 10.000.000 paket pengadaan laptop tahun 2018, yang sampai saat ini tidak jelas,” kata Abas Kurniawan, dalam orasinya yang disampaikan di halaman depan sekretariat Kantor Desa Labuhan Lalar.
Tak hanya itu Abas Kurniawan, menduga adanya indikasi perampasan uang rakyat oleh mantan kades yang merugikan rakyat.
Karena itu, Ia mendesak pemdes dan BPD mengambil sikap terhadap permasalahan ini. “Kami beri batas waktu sampai pukul 11.00 Wita. Kalau tidak maka kantor desa akan disegel. Saya siap diproses secara hukum apabila melakukan penyegelan terhadap kantor desa ini, karena ini semua demi rakyat.  Masalah ini harus segera tuntas hari ini, kita perjuangkan relokasi pasar ikan yang dilakukan oleh BPD dan Mantan Kepala Desa,” lanjut Abas Kurniawan.
Menurutnya, Kantor Desa bukan tempat untuk berbagi uang dana desa. Akan tetapi aparatur desa tidak diberikan amanat untuk menggunakan secara pribadi uang tersebut, melainkan diberikan amanat untuk mensejahterakan masyarakat.
Semangat masyarakat ini adalah untuk proses generasi kedepan. “Kalau hari ini kita biarkan pemerintah desa melakukan penjarahan terhadap uang rakyat, maka ke depan generasi kita juga akan menjadi generasi penjarah,” timpal Abas Kurniawan.
Dana Desa semenjak tahun 2015 tidak ada muncul satupun pengembangan untuk masyarakat sampai saat ini. Tentunya menjadi tanda tanya sasaran uang rakyat selama ini.
Abas Kurniawan menilai BPD tidak ada fungsi pengawasan. Sebaliknya, rakyat terus dibodohi, disuguhkan dengan kalimat yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, sekarang saatnya rakyat bangkit, bergerak dan berbicara. Semestinya, BPD dan pemerintah dalam kelembagaannya harus melaporkan ke Polres Sumbawa Barat, mantan kades karena telah melakukan korupsi dan penggelapan dana desa sebesar Rp. 192.000.000 dalam pengadaan lampu jalan tenaga surya dan Rp. 10.000.000 paket pengadaan laptop tahun 2018 yang sampai saat ini tidak jelas.
Setelah menyampaikan orasi, massa mencoba untuk masuk dan menyegel kantor desa, namun berhasil dihalau oleh aparat kepolisian Polsek Taliwang, yang dipimpin oleh Kapolsek Taliwang, IPTU. Budiman Perangin Angin, SH.
Bahkan Kapolsek menghimbau massa untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan. “Apabila ingin melapor, silahkan laporkan ke Inspektorat Daerah dan Polres, akan kami kawal yang penting tidak melakukan tindakan anarkhis. Kami akan fasilitasi pertemuan dengan pemdes dan BPD asalkan tidak ada tindakan – tindakan anarkhis,” imbuh Kapolsek.
Berselang beberapa menit kemudian tampak Camat Taliwang, Suryaman, S.AP turut serta dalam agenda pertemuan dengan massa KPRM.
Bahkan Ketua BPD setempat turut hadir dalam pertemuan tesebut, mengaku sudah melakukan langkah hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh mantan kades yaitu melaporkan ke Polres Sumbawa Barat, terkait dugaan mark up anggaran dalam pengadaan lampu penerangan jalan. “Saya akan bertanya dengan teman-teman BPD apakah sepakat untuk melaporkan hari ini. Apabila sepakat, maka kita akan buatkan surat laporan ke Polres Sumbawa Barat, secara tertulis dari BPD,” ucapnya.
Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Kades Labuhan Lalar, M.Husni Thamrin, mengungkapkan sekitar bulan april terdapat pencairan dana desa dan Per tanggal 2 september 2018 Ia ditunjuk oleh Bupati menjadi Plt Kades.
Selanjutnya, Ia dalam mengemban jabatan tersebut meminta rapat Laporan Pertanggung jawaban keuangan kemudian diketahui ada dugaan penyalahgunaan anggaran.
Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Ia menghubungi mantan kades untuk mengembalikan uang tersebut. Mantan kades meminta jatuh tempo sampai dengan tanggal 30 September 2018, namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran tersebut. “Kami sudah melayangkan surat ke Inspektorat terkait dengan dugaan – dugaan penyalahgunaan anggaran oleh oknum mantan kades, namun sampai saat ini tidak ada balasan surat tersebut. Ini bukti bahwa kami telah melakukan langkah – langkah terkait dugaan tersebut,” beber Plt Kades Lalar.
Bahkan Ia siap menandatangani surat laporan BPD ke Polres Sumbawa Barat, bukan sebagai pelapor namun hanya mengetahui bahwa BPD melaporkan hal tersebut ke Polres.
Namun dalam rapat aparatur desa dengan BPD, terkait pasar ikan ini juga menjadi pembahasan yang mana BPD meminta untuk dipending.
Terkait dengan pembangunan tersebut, Ia sudah melakukan survei terhadap tanah milik pemerintah yang bisa dibangun dan pihaknya temukan bahwa ada tanah pemerintah di dekat rumah apung tersebut untuk pembangunan pasar ikan.
Untuk akselerasi pembangunan maka pihaknya memilih untuk dibangun disana dan sudah mendapatkan persetujuan dari para pedagang ikan yang ditulis dan di tandatangani diatas materai. “kami tidak ada melanjutkan pembangunan penerangan jalan yang dimaksud,” tandasnya.
Terkait hal tersebut BPD akan bersurat ke Polres Sumbawa Barat, tentang dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut dengan mengetahui kades.
Persoalan pasar ikan akan dibahas selanjutnya setelah pelaporan penyalahgunaan dana desa ini. Setelah mendengarkan langsung hasil pertemuan tersebut massa membubarkan diri.