Masuk KPK sejak 2019, Nilai AKP Stepanus Ternyata Di Atas Rata-Rata

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – AKP Stepanus Robin Pattuju kini telah berganti status dari penyidik ​​KPK menjadi tersangka KPK.

    Ia diduga menyalahgunakan posisinya dengan menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

    AKP Stepanus adalah alumnus Akademi Kepolisian 2010. Pada 2017, saat berpangkat AKP, ia dipercaya menjadi Kapolres Gemolong Polres Sragen, Jawa Tengah.

    Selama bertugas di sana, Stepanus berhasil mengungkap kasus perampokan di kediaman salah satu PNS. Setelah itu dia dilimpahkan ke Polda Maluku Utara pada 2019.

    Belum lama ini Stepanus diangkat menjadi Kapolres Halmahera Selatan. Di situlah nama Stepanus semakin populer karena sebelumnya Ketua Pelaksana diduga telah mengalihkan anggaran untuk mengamankan Pemilu 2019 yang berujung pada pencopotannya.

    Pada 2019, Stepanus dinyatakan lolos seleksi penyidik ​​KPK. Ia pun mundur dari jabatannya sebagai Kapolres Halmahera Selatan dan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan KPK. Ia resmi bergabung dengan KPK per 1 April 2019. “Saudara SRP masuk KPK pada 1 April 2019,” kata Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri dalam jumpa pers, Kamis malam (22/4).

    Baca juga: Wakil Ketua DPR Diseret Kasus Suap Penyidik ​​KPK, Difasilitasi Rapat dengan Walkot Tanjungbalai

    Stepanus dinyatakan lolos menjadi penyidik ​​KPK setelah melalui serangkaian seleksi. Menurut Firli, hasil seleksi Stepanus di atas rata-rata. “Hasil tes menunjukkan sebagai berikut: potensi di atas rata-rata, di atas 100 persen, sebesar 111,41 persen. Hasil uji kompetensi di atas 91,89 persen. Artinya persyaratan mekanisme rekrutmen tidak menjadi masalah,” kata Firli.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Tanjungbalai M. Syahrial (MS) dan penyidik ​​AKP Steppanus sebagai tersangka. (Tribunnews.com/Ilham)

    Namun, hasil tersebut tidak memungkiri bahwa AKP Stepanus terlibat dalam dugaan suap yang seharusnya diberantas. “Saya sudah sampaikan kepada semua teman saya bahwa korupsi terjadi karena integritas yang berkurang. Korupsi itu sama dengan kekuasaan ditambah otoritas dikurangi integritas,” kata Firli.

    AKP Stepanus diduga menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Walikota Tanjungbalai. Suap diduga diterima dengan pengacara bernama Maskur Husain. Diduga kesepakatan suap yang akan diberikan sebesar Rp. 1,5 miliar. Suap diduga sebagai imbalan penghentian kasus yang dilakukan KPK di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai diduga ikut Syahrial.

    Kini Stepanus bersama Maskur dan Syahrial menjadi tersangka pengurusan perkara di KPK. Sementara kasus di Pemerintah Kota Tanjungbalai masih berlanjut dan sudah ada tersangka yang sudah didakwa namun belum diumumkan.

    Terkait keterlibatan Stepanus dalam kasus suap ini, Karo Penmas, Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan pihaknya masih menunggu proses penyidikan yang akan ditangani KPK terlebih dahulu. “Kalau terbukti pemerasan itu kejahatan. Ini sangat nyata, kalau terbukti pemerasan sudah dikriminalisasi,” kata Rusdi kepada wartawan, Jumat (23/4).

    Rusdi masih belum bisa berkomentar banyak soal status keanggotaan AKP Stepanus. Dia menegaskan, Polri masih menunggu proses hukum ditangani KPK. “Yang jelas kami mengapresiasi proses yang saat ini sedang dilakukan di KPK. Kami menghormati itu, Polri menghormati itu. Kami tinggal menunggu proses yang dilakukan internal KPK,” ujarnya. kata. (Jaringan tribun / ham / igm / dod)




    Source