Melihat Amunisi Sri Mulyani untuk Mencegah Korupsi Keuangan Negara

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, amunisi pencegahan korupsi di keuangan negara telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai risiko dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan perekonomian.

Baca juga: Firli Bahuri Pastikan Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencari truk pengangkut kasus suap pajak

“Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan terus mengawal dan mengembangkan berbagai tindakan pencegahan korupsi melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan,” ujarnya secara online pada acara “Launching Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022”, Selasa (13/4 / 2021).

Kebijakan tersebut misalnya pengintegrasian kuota impor dengan memanfaatkan data impor untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan impor dan kepatuhannya.

“Kami juga terus melakukan pembenahan di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar lebih berdaya saing dan tentunya terkelola dengan baik guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing perekonomian Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan untuk penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan, Kementerian Keuangan memanfaatkan database pemilik manfaat untuk menggali potensi penerimaan perpajakan dan memastikan kepemilikan kewajiban perpajakan.

Kementerian Keuangan telah meningkatkan berlakunya kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara atau PNBP Minerba.

Tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor minerba, serta memastikan kepatuhan wajib pajak di sektor minerba.

Kemudian untuk memperkuat proses bisnis secara digital, Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan update core sistem administrasi perpajakan atau Core Tax.




Source