Membedakan Kritik & Oposisi Reaksioner dalam Menghadapi Covid

    Pandemi adalah perang dan menyatukan umat manusia dalam tujuan mengalahkan Covid-19.

    Oleh : Selamat Ginting, Jurnalis Senior Republika

    REPUBLIKA.CO.ID, Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Dr Erna Ermawati Chotim M.Si menjelaskan, harus dibedakan antara kritik dan oposisi reaksioner dalam menyikapi respon pemerintah terhadap penanganan Covid-19. Oposisi didasarkan pada posisi dan afiliasi politik daripada pertimbangan etika, keadilan sosial, dan keselamatan publik.

    “Warga yang kritis dan mempertanyakan (penanggulangan Covid-19) harus
    berdasarkan prinsip tidak merugikan. Jika pelaksanaan kebebasan dan pilihan
    jarak anti sosial dan berpotensi membahayakan orang lain, tidak bisa disebut perilaku yang dihasilkan dari berpikir kritis,” kata dosen program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Rabu (28/7).

    Erma mengangkat hal ini dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial ke-1 dengan tema
    “Solidaritas, Kreativitas, Konektivitas”. Konferensi tentang ilmu politik, sains
    hubungan internasional, sosiologi dan ilmu komunikasi. Fokus penanganan masalah Covid
    19 yang digelar secara virtual dengan Unas sebagai tuan rumah.

    Konferensi ini merupakan konsorsium publikasi ilmiah di bidang ilmu sosial yang bekerjasama
    dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Regional III (LLDIKTI III) DKI Jakarta.
    Tampil sebagai keynote speaker Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Acara dibuka oleh Wakil Rektor Unas bidang akademik dan kemahasiswaan, Dr Suryono Effendi. Ditutup oleh Kepala LLDIKTI III Kemendikbud Prof Agus
    Setyo Budi.

    Kesadaran Warga
    Lebih lanjut, Erma berpendapat, berpikir reflektif mengajarkan seseorang untuk
    mempertanyakan tidak hanya sistem, tetapi juga keterlibatan dalam sistem dan
    konsekuensinya. Karena pada dasarnya kesadaran bermasyarakat harus berorientasi pada
    kesejahteraan, hubungan manusia, hubungan etis, pengelolaan lingkungan, dan keadilan
    sosial.

    Ia mengutip pendapat Jurgen Habermas seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Habermas berpendapat bahwa kesadaran kewarganegaraan dapat dimulai dengan membentuk identitas kolektif melalui berbagai pemikiran dan kegiatan secara reflektif. Dalam hal ini individu dituntut untuk ikut serta dalam proses komunikasi pembentukan identitas. Sehingga akan terjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan.

    “Prosesnya tidak selalu harus dilembagakan tetapi bisa terjadi secara cair
    dalam waktu dan tempat tertentu,” kata Erna, doktor sosiologi.

    Kebiasaan ini, lanjut Erna, jika terus berlanjut bisa menular ke berbagai kalangan
    dimensi dan bidang kehidupan masyarakat. Habermas menyebut proses ini sebagai karakter subpolitik, yaitu proses yang bekerja di bawah level proses keputusan politik tetapi proses tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi sistem politik, mengubah kerangka normatif keputusan politik. Karena itu, menurut Erna, kajian dan analisis tentang kewarganegaraan memberikan inspirasi tentang hak-hak sosial, bagaimana orang dilayani atau tidak dilayani oleh sistem kesejahteraan dan kebijakan sosial negara.

    “Jadi, warga negara harus mendapatkan pelayanan dan haknya sama dengan
    partisipasi apa yang diberikannya atau sebaliknya. Dalam konteks ini, masyarakat diperlukan
    tidak hanya mendapatkan haknya tetapi juga bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pemenuhan haknya,” kata Erna.



    https://www.republika.co.id/berita/qx1y0i282/bedakan-kritik-oposisi-reaksioner-di-penanggulangan-covid