Memotong Jalan Tikus Dana Palestina

    Tentang dana untuk Palestina

    REPUBLIKA.CO.ID, – Oleh Indah P Nataprawira, Ahli Komunikasi Keuangan Syariah, Menteri Keuangan Republik Indonesia

    Dari konflik Palestina vs Israel, kita melihat bahwa empati mendefinisikan perbedaan dalam politik, kecerdasan, dan gaya hidup dalam arti yang sama. Kami, dan semua manusia beradab, muak melihat kolonialisme dipraktekkan secara vulgar oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Umat ​​manusia dihancurkan secara sistematis.

    Empati seperti itu sebenarnya memiliki tanda panjang dalam sejarah kita. Palestina adalah bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pantas saja Bung Karno menunjukkan dukungan yang sangat emosional untuk Palestina. The Big Brother pernah mengusir Israel dari Asian Games di Jakarta pada tahun 1962, meski dengan resiko Indonesia tersingkir dari mengikuti event olah raga pada event berikutnya di Tokyo.

    Sikap Bung Karno terhadap masalah Palestina sangat jelas dan tegas, bahwa Israel adalah penjajah yang harus meninggalkan Palestina. Sikap tersebut juga telah diikuti dan dilanjutkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kami mewarisi semangat para pendiri bangsa dalam perjuangan membayar dukungan dari rakyat Palestina. Rasa empati yang begitu kuat mengalahkan perbedaan data, sudut pandang, dan kompleksitas teori konspirasi dan perjuangan untuk eksistensi.

    Pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di forum PBB baru-baru ini kembali menegaskan sikap serupa. Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah pendudukan. Padahal sebagai bangsa yang pernah mengalami penderitaan akibat penjajahan, Indonesia terpanggil untuk turut menjaga perdamaian dunia, membangun kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab.

    Perasaan dan empati atas penderitaan rakyat Palestina tidak bisa dihindari. Meski pandemi wabah virus corona masih mengintai dan merenggut nyawa banyak orang, masyarakat kita tetap bergandengan tangan untuk membantu dan mendukung perjuangan orang lain yang tidak mereka kenal dengan berbagai cara. Entah strata, orang kaya, atau yang hanya sanggup menyisihkan jatah nasinya, sampai-sampai menggerak-gerakkan jari untuk membagikan cuplikan giga gigitan perjuangan rakyat Palestina meski menguras jatahnya.

    Mereka bergerak untuk menggalang dana, mulai dari ormas, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, influencer, media hingga yang beroperasi di lampu merah dan mengenakan jaket mahasiswa. Semua dipanggil untuk berempati dan digerakkan oleh rasa kemanusiaan.

    Masalahnya, bagaimana kita semua bisa menjaga amanah ini, agar setiap rupiah benar-benar mencapai tujuannya. Pengkhianatan atas mandat tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga cacat moral yang tidak bisa dimaafkan. Penyaluran bantuan yang salah sasaran, tidak hanya mencederai niat tulus para dermawan dan mereka yang lebih berhak, tetapi juga turut melestarikan pendudukan Palestina.

    Membantu Palestina tidak sesederhana menggalang dana dengan menyalurkannya melalui rekening berbagai organisasi atau perwakilan individu yang ada disana, karena harus hati-hati jangan sampai disalahgunakan. Acara seremonial di depan media dengan spanduk besaran donasi dan pementasan nama organisasi dan lembaga bukanlah akhir dari pertanggungjawaban. Karena akuntabilitas menuntut integritas penerima dan pengguna. Jangan berharap atau mengambil jalan tikus di tengah medan perang untuk menyalurkan niat dan bantuan mulia kita. Tunjukkan dunia di ruang terbuka.

    Jika kita mengakui keberadaan negara Palestina merdeka secara formal, maka salurkan dukungan kita melalui jalur formal, bukan jalur mouse. Siapapun yang berperang di Palestina, yang berjuang dalam penderitaan adalah seluruh bangsanya dan yang paling bertanggung jawab adalah negara dan pemerintahannya. Sederhanakan akuntabilitas, teruji saluran organisasi resmi serta melalui perwakilan resmi Palestina di Indonesia.

    Rakyat Indonesia, dalam memenuhi keinginan mulia rakyat untuk membantu perjuangan Palestina, memiliki beberapa pilihan untuk menyalurkan bantuan. Diantaranya adalah Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 diamanatkan oleh Kementerian Sosial untuk mengawasinya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, Kementerian Sosial telah melakukan proses pembenahan PUB yang sudah terdaftar, memiliki izin dan berbadan hukum untuk mengumpulkan uang dan barang, melalui aplikasi dan mekanisme yang transparan.

    Langkah ini memberikan kesempatan terbuka bagi masyarakat untuk memeriksa dan memilih organisasi mana yang berlisensi dan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian mitra PUB di Palestina dapat mendistribusikan bantuan yang ditargetkan, bebas dari pencucian uang dan pendanaan kejahatan terorisme. Pemerintah memastikan bahwa bantuan diberikan dengan benar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan ini melibatkan BIN, PPATK, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.

    Ada berbagai macam Organisasi Pengelola Zakat, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta dan terdaftar resmi di Kementerian Agama, yang dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyaluran dana Palestina. Namun, itu belum cukup, Anda harus mendapat izin dari Kementerian Sosial untuk memungut uang dan barang. Sehingga lembaga tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dan uang yang dikumpulkannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

    Salut kepada masyarakat Indonesia yang tidak merasa kebal dan paham bagaimana memenuhi aspirasinya untuk kemerdekaan, terus mendeklarasikan eksistensi dan kemerdekaan negara Palestina dengan menyalurkan dana kemanusiaan melalui jalur resmi dan terpercaya. Tuhan tahu yang terbaik.




    Source