Menangkap 67 Kapal, KKP Memperluas Ruang Lingkup Pengawasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator National Destructive Fishing Watch Moh Abdi Suhufan mengatakan, keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 67 kapal yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana perikanan dalam 3 bulan terakhir merupakan pencapaian yang positif.

Abdi menilai, itu artinya upaya pengawasan yang tadinya kendur di era Menteri sebelumnya kini mulai diaktifkan kembali.

Namun demikian, KKP harus memperluas cakupan pengawasan tidak hanya pada pelanggaran zonasi tetapi juga pada jenis pelanggaran lain yang masih terjadi. Apalagi kapal belum berangkat menangkap ikan.

Khusus untuk kapal penangkap ikan Indonesia, KKP perlu meningkatkan pengawasan karena kapal masih di pelabuhan, tidak hanya saat kapal melaut, kata Abdi kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Ia menambahkan, saat ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan Indonesia yang belum sepenuhnya diungkapkan oleh aparat pengawas KKP.

Indikasi pelanggaran terlihat dari banyaknya kapal penangkap ikan yang melakukan markdown, izin mati, ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan hasil tangkapan dan banyaknya pelabuhan Tangkahan yang masih beroperasi, ”kata Abdi.

Baca juga: KKP Optimalkan Operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

Belum lagi, kata dia, masalah pengelolaan kapal ikan dengan ukuran di bawah 30GT yang merupakan kewenangan daerah dan telah melakukan pelanggaran. “Banyak kapal penangkap ikan di bawah 30GT beroperasi tanpa izin resmi, melanggar zona penangkapan tetapi lolos dari pengawasan pusat dan daerah,” katanya.

Oleh karena itu, ia mendorong KKP untuk melakukan operasi khusus untuk memeriksa dan memastikan bahwa seluruh kapal penangkap ikan Indonesia sesuai dengan ukuran kapal yang sebenarnya.

“Jika praktek penurunan harga kapal bisa diatasi maka akan memberikan manfaat ganda yaitu meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki data kapal penangkap ikan,” kata Abdi.

Sementara itu, Peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin menyoroti banyaknya pelabuhan Tangkahan yang berpotensi menjadi tempat praktik IUUF.

“Pengelolaan perikanan berbasis WPP masih akan menemui kendala ketika kendala lama seperti jumlah pelabuhan Tangkahan, perizinan daerah dan nelayan andon belum bisa diatasi,” kata Arif.

Pihaknya menilai beroperasinya Pelabuhan Tangkahan sebagai tempat perlindungan kapal nelayan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin resmi dan tidak melaporkan hasil tangkapan.

“Temuan kami, WPP 718 merupakan zona merah dengan beroperasinya Pelabuhan Tangkahan yang berujung pada praktik pemerasan, minimnya data laporan hasil tangkapan dan pelanggaran ketenagakerjaan seperti ABK yang tidak memiliki PKL dan penelantaran awak kapal. Persoalan ini harus segera diselesaikan oleh KKP, terutama dengan meningkatkan upaya penegakan hukum agar perbaikan tata kelola perikanan dapat terwujud, ”ujarnya.




Source