Menkes Minta Debat Vaksin Nusantara Dikembalikan ke Tingkat Ilmiah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar perdebatan soal vaksin Nusantara dikembalikan ke ranah ilmiah.

Menurutnya, perdebatan mengenai metode pengembangan vaksin Nusantara harus dibicarakan oleh para ilmuwan.

“Kalau perdebatan soal vaksin, teknologinya, protokolnya benar atau tidak. Saya kira lebih baik dikembalikan ke tataran ilmiah. Perdebatan di jurnal dilakukan oleh para ilmuwan,” kata Budi Gunadi di RS Husada, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021).

Ia meminta mereka yang tidak memiliki kompetensi terlibat dalam vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Padahal, Budi Gunadi mengaku tidak memiliki kompetensi untuk mengikuti debat ini.

“Jangan asal-asalan. Acara saya tidak kompeten mengadakan debat setingkat itu, apalagi orang lain,” kata Budi Gunadi.

Mantan Wakil Menteri BUMN ini mengatakan Kementerian Kesehatan memiliki prinsip untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19.

“Kalau prinsip kita banyak hal yang berkaitan dengan keselamatan penduduk. Jadi saya tanyakan sebenarnya mengenai vaksinasi lansia, alangkah lebih baiknya jika waktu dan tenaga kita pergi kesana. hidup, “kata Budi Gunadi.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pengawasan pengembangan vaksin berbasis sel dendritik telah dialihkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan, Dikembangkan Hanya untuk Penelitian, Ini Sikap Presiden

Hal itu ditetapkan setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala BPOM Penny K.Lukito menandatangani Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19.

Nota kesepahaman tiga pihak berisi “Riset Berbasis Layanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh terhadap Virus SARS-CoV-2”.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (19/4/2021). Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung oleh Muhadjir.

“Yang semula pada platform riset vaksin dan di bawah pengawasan BPOM, kini dialihkan ke ‘Riset Berbasis Layanan’ yang supervisi di bawah Kementerian Kesehatan,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4). 2021).




Source