Menkeu Ajak Warga Pantau Dana Perlinsos Agar Tidak Korupsi

Pemerintah telah menyiapkan Rp 187,84 triliun dari APBN 2021 untuk anggaran kesejahteraan sosial dan sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak seluruh masyarakat untuk memantau dana perlindungan sosial Covid-19 agar tidak dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. APBN 2021 telah menyiapkan Rp 187,84 triliun untuk digunakan sebagai anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Anggaran besar ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan lebih dari 40 persen masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi,” katanya melalui akun Instagram Sri Mulyani seperti dikutip Selasa (3/8).

Sri Mulyani menegaskan jika ditemukan dugaan korupsi atau penyalahgunaan, masyarakat bisa melaporkannya ke lapor.go.id atau guard.id. “Karena dana perlindungan sosial yang berasal dari APBN adalah uang kita,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana perlindungan sosial menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memantaunya. “Jangan sampai uang APBN dikorupsi. Untuk melindungi masyarakat dengan mengeluarkan stimulus, pemerintah menambahkan Suahasil harus berhutang. Defisit anggaran negara mau tidak mau harus diperlebar,” katanya.

Wamenkeu menjelaskan, belanja pemerintah dari APBN sekitar Rp. 2.700 triliun. Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah Rp. 15.000.

“Artinya kontribusi pemerintah terhadap PDB hanya seperenam. Mayoritas konsumsinya antara Rp 8.500 triliun hingga Rp 9.000 triliun,” ujarnya.

Menurutnya, jika Covid-19 menyebabkan pengeluaran masyarakat turun, tentu akan membuat perekonomian nasional turun. Inilah fungsi dari stimulus APBN untuk menahan. “Ketika kita mendengar ada korupsi uang APBN, Kemenkeu sangat marah. Susah cari, pungut pajak, pungut bea keluar, pungut PNBP, lalu ada yang main-main dengan uangnya, ” dia berkata.



https://www.republika.co.id/berita/qx8k78383/menkeu-ajak-warga-awasi-dana-perlinsos-agar-tak-dikorupsi