Menkeu Minta Anggaran Prioritas Rp 44,01 Triliun Tahun 2022

    Besaran anggaran ini sudah termasuk Badan Layanan Umum.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp 44,01 triliun digunakan untuk lima program prioritas. Besaran anggaran ini sudah termasuk Badan Layanan Umum (BLU).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk fungsi pelayanan publik sebesar Rp 39,41 triliun. “Jadi kesimpulannya tahun 2022, Kemenkeu akan mengusulkan jumlah total termasuk BLU sebesar Rp 44,012 triliun,” katanya saat rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/9).

    Menurut dia, lima program prioritas fungsi pelayanan publik itu antara lain program kebijakan fiskal Rp 35,54 miliar, program pengelolaan penerimaan negara Rp 2,69 triliun. Kemudian program pengelolaan belanja negara sebesar Rp. 17,3 miliar, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp. 178 miliar. Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp 37,47 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp 189,5 miliar.

    Anggaran tersebut terdiri dari program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,34 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 188 miliar serta fungsi pendidikan sebesar Rp 3,41 triliun.

    Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 34,61 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 7,08 triliun, HLN sebesar Rp 22,2 triliun dan Badan Layanan Umum ( BLU). sebesar Rp 9,35 triliun. Dari sisi realisasi, tujuh anggaran BLU Kementerian Keuangan sebesar Rp 23,76 triliun atau 91,21 persen dari pagu Rp 26,05 triliun per 27 Agustus 2021 dan meningkat 17,12 persen (yoy).

    “Ini sesuatu yang berada di bawah Kementerian Keuangan tetapi ini tidak termasuk dalam inti Kementerian Keuangan tetapi masih keluarga Kementerian Keuangan,” katanya.

    Ketujuh BLU Kementerian Keuangan itu antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Lembaga Pengelola Barang Milik Negara (LMAN), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemudian Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

    Rinciannya, realisasi anggaran Rp 23,76 triliun itu mencakup belanja barang sebesar Rp 23,76 triliun atau 91,29 persen dari pagu Rp 26,02 triliun, atau tumbuh 17,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

    Realisasi juga berasal dari belanja modal sebesar Rp 3,46 triliun atau 13,63 persen dari pagu Rp 25,36 triliun yang terkontraksi mencapai 76,94 persen (yoy).

    Realisasi realisasi anggaran Satker BLU Kementerian Keuangan per 27 Agustus 2021 meliputi LPDP sebesar Rp 1,24 triliun atau 51,77 persen dari pagu Rp 2,4 triliun dan LMAN sebesar Rp 42,3 miliar atau 34,43 persen dari pagu. dari Rp. Rp 122,8 miliar.

    LDKPI sebesar Rp 4,9 miliar atau 28,18% dari pagu Rp 17,4 miliar, BPDLH sebesar Rp 19,1 miliar atau 29,84 persen dari pagu Rp 64 miliar dan PIP sebesar Rp 35,3 miliar atau 49,4 persen dari pagu Rp 71,4 miliar. Terakhir, BPDP-KS sebesar Rp. 22,4 triliun atau 96,02 persen dari pagu Rp. 23,3 triliun dan PKN STAN sebesar Rp. 84,3 miliar atau 39,31 persen dari pagu Rp. 214,5 miliar.



    https://www.republika.co.id/berita/qysx0t370/menkeu-minta-anggaran-prioritas-rp-4401-triliun-pada-2022