Menperin: Insentif Fiskal untuk Industri Hijau Masih Dibahas

    Kementerian Perindustrian memetakan jenis insentif yang saat ini dimanfaatkan oleh industri.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan insentif fiskal untuk industri hijau masih dalam pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait (K/L) sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas baik fiskal maupun nonfiskal. “Saat ini insentif fiskal masih dalam tahap pembahasan antar kementerian/lembaga,” kata Menperin di Jakarta, Selasa (3/8).

    Menperin menjelaskan, Kemenperin secara konsisten mendorong penerapan industri hijau, dimana industri akan terus difasilitasi untuk menerapkan ekonomi yang berkelanjutan, misalnya melalui penerapan konsep 5R yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recovery. dan Perbaikan. Dengan begitu, lanjut Agus, diharapkan bahan baku dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai siklus hidup produk, sehingga ekstraksi bahan baku dari alam dapat lebih efektif dan efisien.

    Dalam penyusunan insentif fiskal industri hijau, Kementerian Perindustrian memetakan jenis-jenis insentif yang selama ini dimanfaatkan oleh industri, dimana saat ini sedang dilakukan penyusunan Benefit Cost Analysis (BCA). Selain itu, kelayakan pemberian insentif fiskal industri hijau diharapkan dapat menghasilkan justifikasi yang kuat untuk memberikan insentif industri hijau kepada industri yang telah memperoleh sertifikat industri hijau.

    Salah satu jenis fasilitasi yang telah diberikan oleh pemerintah adalah fasilitasi pembiayaan proses sertifikasi industri hijau. Sejak 2017-2019, 31 perusahaan industri telah menerima fasilitas ini. Hal ini merupakan bukti komitmen kementerian untuk mendukung perusahaan industri yang menerapkan industri hijau.

    sumber : Antara



    https://www.republika.co.id/berita/qx971p383/menperin-insentif-fiskal-untuk-industri-hijau-masih-dibahas