Menteri Pertanian Dorong Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan perlunya sinergi antar lembaga untuk terus meningkatkan pengelolaan pupuk bersubsidi melalui upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, kerjasama tim dan inovasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian saat membuka Focus Group Discussion Peningkatan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Menteri Pertanian mengundang semua pemangku kepentingan mengkaji dan mengoreksi segala kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi selama ini. Terkait transparansi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi, diharapkan para pemangku kepentingan dapat melakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama. Sedangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, diharapkan satu atau dua bulan sebelum ditetapkan pada tahun 2022, data penerima dalam RDKK dapat dipasang di setiap kantor desa.

“Jika ada kendala dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di suatu wilayah desa, perlu direspon dengan cepat dan diselesaikan dengan prinsip lokalitas. Tidak perlu sampai ke tingkat menteri,” kata Menteri Pertanian.

Selain itu, menurutnya, dibutuhkan kerjasama tim untuk mengatasi kendala yang ada dengan cepat melalui optimalisasi teknologi informasi. “Kalau ada kendala soal pupuk bersubsidi, segera menyusul dan lihat datanya (dan luasnya) melalui data satelit di Ruang Perang Pertanian (AWR),” kata Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian juga mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Karena jika dilihat, produktivitas tanaman yang baik tidak lepas dari pemupukan yang cukup dan baik.

Menurut data FAO, produktivitas beras Indonesia / gabah tahun 2018 sebesar 5,19 ton GKG / ha. Produktivitas beras Indonesia menempati urutan kedua dari 9 negara di benua Asia. Menteri Pertanian Syahrul mengatakan hal ini sangat menggembirakan, karena menjadi bukti bahwa pertanian Indonesia sudah lebih maju dibandingkan negara lain di Asia.

“Dari sini terlihat pentingnya penggunaan pupuk dalam meningkatkan produktivitas. Jajaran Kementerian Pertanian sangat all out dalam menjaga produksi pangan, karena keterpurukan negara bisa disebabkan oleh terganggunya pangan,” ujarnya. .

Untuk itu, Menteri Pertanian mendorong perbaikan pengelolaan pupuk bersubsidi, dengan melibatkan pemangku kepentingan pertanian, Pupuk Indonesia, KPK dan peran pemerintah daerah. Ia berharap masalah pupuk bersubsidi bisa teratasi di masa tanam yang akan datang.




Source