Menurut MAKI, Azis Syamsuddin bisa saja terjerat dalam dua pasal tersebut

Namun, MAKI meminta KPK tetap memprioritaskan praduga tak bersalah terhadap Azis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam penanganan kasus dugaan suap di Kota Tanjungbalai. Pemerintah. Nama politisi Golkar itu terseret kasus suap senilai Rp 1,3 miliar kepada penyidik ​​KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dari Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Azis bisa dijerat pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Tipikor) terkait penghambatan penyidikan KPK. Atau dengan Pasal 15 membuat konsensus yang tidak baik sehingga kasus Rasuah di Kota Tanjungbalai tidak ditindaklanjuti.

“Tantangannya KPK harus membuktikan (keterlibatan Aziz Syamsuddin). Sehingga bisa dikenai pasal 21 dan pasal 15,” tegas Boyamin, Jumat (23/4).

Saat ini, lanjut Boyamin, menjadi pekerjaan rumah KPK untuk membuktikan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus yang menjerat penyidik ​​KPK. Boyamin mengatakan, jika Azis dijerat pasal 21 akan menghambat penegakan hukum obstruksi keadilan Seperti halnya Pasal 15 tentang persekongkolan jahat, KPK harus mampu membangun dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI.

Prinsipnya dari segi maksimal harus dibangun bentuk rapat yang diprakarsai oleh Azis Syamsuddin. Kemudian ada juga permintaan SR untuk membantu MS, kata Boyamin.

“Jadi prosesnya sampai pada tahap tertentu dan kami masih memantau dan membicarakan prosesnya dan akhirnya kami mencari tahu kesepakatanitu terkait dengan uang. Jadi Anda harus ke sana, “tambahnya.

Namun, lanjut Boyamin, KPK juga harus memprioritaskan praduga tak bersalah. Menurut Boyamin, Azis belum tahu soal pertemuan itu. Apalagi, hingga saat ini Azis Syamsuddin belum buka suara terkait namanya yang disebut-sebut telah memfasilitasi pertemuan penyidik ​​Stepanus dengan Walikota Tanjungbalai Syahrial.

“Asas praduga tak bersalah itu masih dugaan. Bisa jadi Anda tidak tahu apa-apa dan tidak paham prosesnya. Kebetulan rumah yang dipakai rumah atau SR tahu ajudan Azis Syamsuddin ada rapat di sana. , tanpa sepengetahuan Aziz, “kata Boyamin.

KPK menetapkan penyidiknya dari Polri, Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka penerima suap. Stepanus diduga menerima suap dengan total nilai sekitar Rp1,3 miliar dari M Syahrial.

Stepanus dan Maskur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari M Syahrial terkait penanganan perkara di KPK. Suap itu diberikan kepada Stepanus dengan tujuan agar kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang diusut KPK tidak dilanjutkan.

Awalnya M Syahrial setuju untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 1,5 miliar untuk Stepanus dan Maskur agar dia bisa berhenti menyelidiki dugaan suap untuk penjualan jabatan. Kesepakatan itu terjadi di kediaman resmi Wakil Ketua DPR dari Golkar, Azis Syamsuddin.

Namun dari kesepakatan awal sebesar Rp. 1,5 miliar, Stepanus dan Maskur hanya menerima suap sebesar Rp. 1.3 milyar. Uang tersebut ditransfer oleh M Syahrial ke rekening bank milik seorang perempuan, Riefka Amalia.

Selain suap dari M Syahrial, Stepanus juga diduga menerima uang atau gratifikasi dari pihak lain sejak Oktober 2020 hingga April 2021 senilai Rp 438 juta. Gratifikasi Rp 438 juga diakomodasi melalui rekening Riefka Amalia.




Source