Miring tapi jangan sampai lalai dan lalai

    Lambatnya kasus terpapar Covid-19 terjadi di tengah pelaksanaan PPKM Level 4

    REPUBLIKA.CO.ID, Pembatasan aktivitas publik di DKI Jakarta berdampak pada penurunan jumlah kasus baru paparan virus corona dalam sepekan terakhir. Bisa dikatakan, perkembangan kasus yang diumumkan setiap hari cenderung miring. Ada peningkatan, tapi tidak lonjakan.

    Lambatnya kasus terpapar virus corona (Covid-19) terjadi di tengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 kali ini untuk periode 3-9 Agustus 2021. Artinya, pada Senin (9 /8), periode berakhir. Apakah akan diperpanjang atau “diupgrade” ke level 3, 2 atau bahkan 1?.

    Penetapan suatu daerah dalam status tingkat atau tingkatan tertentu didasarkan pada perkembangan laju peningkatan kasus harian. Semakin tinggi jumlah kasus, menandakan suatu daerah memiliki risiko yang tinggi pula. Daerah dengan tingkat rendah menunjukkan rendahnya penularan Covid-19.

    Perkembangan jumlah kasus harian menjadi salah satu indikator pemeringkatan. DKI Jakarta dalam PPKM dua kali dengan rating selalu di level 4. Hal ini sejalan dengan tingginya peningkatan kasus harian, bahkan sejauh ini DKI Jakarta selalu memiliki kasus terbanyak.

    Setelah 3-20 Agustus berada di koridor PPKM Darurat, kemudian masuk PPKM Level 4 hingga 2 Agustus dan diperpanjang lagi hingga 9 Agustus 2021. Selama PPKM Darurat, jumlah kasus harian di DKI Jakarta masih relatif tinggi. Bahkan selalu yang tertinggi di Indonesia.

    Namun saat PPKM diperingkat, jumlah pasien berangsur-angsur berkurang. Demikian menurut analisis para ahli kesehatan mengenai masa inkubasi virus tersebut.

    Dengan masa inkubasi, hasil kebijakan pembatasan baru akan terlihat beberapa hari kemudian. Bahkan, ketika kebijakan telah berubah.

    Hal ini terlihat pada periode beberapa minggu lalu. Pada PPKM Darurat kasus masih tinggi bahkan rekor tertinggi, namun secara bertahap menurun pada periode PPKM Level 4.

    Pembatasan

    Sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM Tingkat 4 pada 2 Agustus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat 4. .

    Keputusan gubernur menetapkan bahwa sektor-sektor yang diizinkan beroperasi dengan sejumlah karyawan tertentu dapat bekerja di kantor dan sektor-sektor yang dilarang atau dibatasi untuk karyawan yang bekerja dari rumah. Perkantoran, misalnya, dibagi menjadi sektor esensial-kritis dan sektor non-esensial-non-kritis.

    Pekerja atau karyawan di sektor non-esensial dan non-kritis 100 persen bekerja dari rumah (Bekerja dari rumah/WFH). Sementara itu, sektor-sektor esensial yang tetap boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah pegawai adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, hotel non-karantina, serta industri yang berorientasi ekspor dan penunjang.

    Sektor-sektor esensial di sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda-tunda diberlakukan oleh 25 persen dari jumlah maksimum staf yang bekerja di kantor (Bekerja Dari Kantor/WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan sektor kritis meliputi kesehatan, keamanan dan ketertiban. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong dan supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen dan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    Secara khusus, pasar utama dapat beroperasi sesuai dengan jam operasional; jam operasional pedagang kaki lima, toko kelontong, agen voucher/outlet, babershop/barbershop, laundry, jajanan, bengkel kecil, cuci kendaraan dan lain-lain dibatasi hingga pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    Sedangkan jam operasional warung makan/warteg, PKL, warung jajanan dan sejenisnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal tiga pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit dengan penerapan kesehatan yang lebih ketat. protokol.

    Untuk restoran/restoran dan kafe yang berlokasi di gedung/toko tertutup, baik di lokasi terpisah maupun di pusat perbelanjaan/mal, hanya menerima delivery order (pengiriman), dibungkus (membawa pergi) dan tidak menerima makanan di tempat (makan di tempat).

    Pemerintah pusat

    Perkembangan yang baik dari wabah COVID-19 dalam seminggu terakhir ini tentunya telah disikapi oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Apakah akan melanjutkan PPKM Level 4 atau mengubah level.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu pemerintah pusat terkait kemungkinan perpanjangan atau penurunan tingkat PPKM. Tentu saja, pemerintah pusat akan memutuskan level 4, 3, 2, 1. Itu kebijakan pemerintah pusat.

    “Kebijakan dan keputusan pemerintah pusat yang kami laksanakan yang memiliki data kebijakan terbaik bagi daerah,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu (7/8).

    Dalam sepekan terakhir terjadi penurunan tingkat keterpaparan Covid-19 di DKI Jakarta sekitar 1.000 hingga 3.000 orang per hari. Jumat (6/8) ada 2.185 kasus dan Sabtu (7/8) ada 2008 kasus.

    Kemudian angka kematian 1,5 persen dan angka kesembuhan 96,9 persen. Tes PCR juga terus dilakukan pada kisaran 15 hingga 20 kali standar WHO yang menyumbang 29,7 persen terhadap jumlah tes nasional.

    Saat ini, tingkat hunian rumah sakit (Tingkat Hunian Tempat Tidur/BOR) telah turun menjadi 42 persen untuk ruang isolasi dan ruang ICU telah turun menjadi 70 persen. Kemudian vaksinasi di DKI Jakarta sudah mencapai 8,2 juta untuk dosis pertama dan 3,2 juta untuk dosis kedua.

    Bahkan sebagian yang sudah divaksinasi adalah warga non-KTP Jakarta yang juga diberikan hak dan pelayanan yang sama. Terlepas dari perbaikan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan fokus melaksanakan PPKM Level 4 secara disiplin dan bertanggung jawab. Kedepannya diharapkan semakin membaik dan kasus baru semakin berkurang. Untuk menjaganya tetap stabil, tentu membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat, untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab.

    Tidak sebaliknya; penelantaran dan pengabaian yang mengakibatkan kasus-kasus baru melonjak kembali seperti di masa lalu. Intinya, meski kasusnya miring, tetap waspada dan disiplinkan prosesnya. Jangan sampai lalai dan lalai karena wabah masih mengintai.

    sumber : Antara



    https://www.republika.co.id/berita/qxkl31396/landai-tapi-jangan-abai-dan-lalai