Misbakhun Menganjurkan Menteri Keuangan Memperbaiki Metode Pemungutan Pajak

Menurut dia, hal ini lebih baik daripada menaikkan PPN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berhati-hati soal perpajakan.

Misbakhun dan Menteri Keuangan bertemu secara resmi saat Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan beserta jajarannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5).

Misbakhun dalam rapat mengagendakan evaluasi kebijakan Kementerian

Keuangan mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen tahun depan. Politisi dari Partai Golkar itu menanyakan alasan di balik rencana tersebut.

Menurut Misbakhun, selama ini masyarakat tidak hanya dibebani PPN atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). Di lapangan, kata dia, masyarakat juga dibebani masalah administrasi dan pungutan yang tidak kredibel.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini menuturkan, yang selama ini belum pernah disinggung adalah cara memperbaiki sistem administrasi dan pemungutan yang lebih sederhana namun lebih tegas.

“Sampai saat ini saya belum pernah menjumpai reformasi administrasi sistem pengumpulan IT ini sehingga lebih baik,” kata Misbakhun.

Menurut dia, Kementerian Keuangan harus punya opsi selain menaikkan tarif pajak. “Misalnya membuat sistem pajak penjualan yang lebih sederhana,” ucapnya.

Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu kemudian menyebut opsi lain di luar kebijakan kenaikan tarif pajak. Misalnya, mengubah sistem kredit penuh yang telah digunakan oleh negara untuk sistem kredit yang dipilih.

“Ini harus dipertimbangkan. Kenapa (Kementerian Keuangan) tiba-tiba muncul gagasan perlu menaikkan tarif pajak?” dia berkata.

Misbakhun mengatakan, kenaikan tarif pajak tidak serta merta meningkatkan pendapatan dari perpajakan. Ini karena kenaikan tarif pajak bisa jadi kontraproduktif.

“Begitu tarif pajak dinaikkan, masyarakat akan berpikir kembali tentang pengeluaran. Belum lagi kontraksi kenaikannya menjadi pemulihan ekonomi kita belum matang, “tambah Misbakhun.

Selain soal PPN, Misbakhun juga meminta SMI melihat perbedaannya penghindaran pajak (penghindaran pajak) dan penghindaran pajak (penghindaran pajak). Menurutnya, kedua hal itu berbeda.

“Penghindaran adalah upaya yang harus dilakukan perencanaan pajak. Penghindaran adalah penjahat pajak. Menginterpretasikan itu akan menandakan bahwa kita kurang dalam menyediakan ruang perencanaan pajak dalam aturan kami, “katanya.

Misbakhun juga memberikan masukan kepada SMI tentang pentingnya konsistensi dalam membuat kebijakan dan tidak membuat Presiden merasa malu.

Wakil masyarakat Pasuruan, Jawa Timur, mencontohkan kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kebiasaan pemerintah daerah menyimpan APBD di bank daripada membelanjakannya. Namun, sebenarnya pemerintah pusat memiliki sisa dana lebih untuk anggaran tahun berjalan (SILPA) hingga tahun 2020 yaitu Rp 243 triliun.

Artinya pemerintah pusat mengajari kita jangan belanja. Kalau kita mengkritik daerah karena tidak belanja, apa maksudnya pemerintah pusat? Tidak terserap dalam anggaran berarti pemerintah. tujuan tidak berhasil,“kata Misbakhun.




Source