Multitafsir, Alasan Kapolri mencabut Surat Telegram Larangan Media Menyiarkan Kekerasan oleh Aparat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Karo Penmas, Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, menyatakan alasan pencabutan surat telegram tentang pelarangan media menyiarkan kekerasan oleh polisi adalah karena multitafsir di masyarakat.

Pencabutan itu berdasarkan surat Telegram bernomor ST / 759 / IV / HUM.3.4.5 / 2021 yang ditandatangani Kepala Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri yang dikeluarkan Selasa. (6/4/2021).

“Dalam proses ini banyak interpretasi publik. Tentunya Polri sangat mengapresiasi dan sangat memahami,” kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Rusdi menjelaskan, surat telegram tersebut sebenarnya ditujukan kepada penanggung jawab humas atau media internal Polri.

Tujuannya, kata Rusdi, agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan kinerja yang lebih baik di bidang kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Tujuannya agar Mabes Polri memberikan pembinaan dan arahan kepada fungsi kehumasan daerah dalam pelaksanaannya yang lebih profesional dan humanis. Tentunya dalam STR hanya menyangkut internal, tidak menyangkut pihak diluar Polri sendiri, ” dia berkata.

Lebih lanjut, Rusdi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja para insan pers dalam kegiatan jurnalistik. Polri juga tak mau ikut campur di kawasan ini sejak telegram dikeluarkan.

“Polri sangat mengapresiasi tugas-tugas yang diemban rekan-rekan di bidang jurnalistik. Namun dalam prosesnya ternyata menimbulkan tafsir yang berbeda. Oleh karena itu Mabes Polri mengeluarkan STR 759 yang memuat 750 surat telegram batal sehingga, Ke depan tidak akan ada lagi multitafsir. terhadap hal-hal seperti itu, ”ujarnya.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit mencabut Surat Telegram Tentang Larangan Media Menunjukkan Kekerasan Polisi

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan mencabut surat telegram rahasia nomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. / 2021. Penarikan setelah telegram ini mengundang pro dan kontra.

Pencabutan itu berdasarkan surat Telegram bernomor ST / 759 / IV / HUM.3.4.5 / 2021 yang ditandatangani Kepala Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri yang dikeluarkan Selasa. (6/4/2021).




Source