Musyawarah Nasional NU Usulkan Pajak Karbon Wajib untuk Lindungi Lingkungan

    Musyawarah Nasional NU menekankan bahwa pajak karbon harus digunakan untuk lingkungan

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) Alim Ulama (NU) 2021 mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) mewajibkan alokasi dana yang bersumber dari karbon. pajak untuk mitigasi krisis lingkungan, pemeliharaan lingkungan, serta pengurangan emisi.

    “Hal ini kami kritik karena RUU KUP menggunakan kata ‘bisa’. Jadi kami usulkan menjadi wajib,” kata Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2021, KH Sarmidi Husna, kepada Republika.co.id, Minggu (26/8).

    Usulan tersebut merupakan hasil yang telah disepakati dalam pembahasan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2021 yang akan dilaksanakan pada 25-26 September mendatang. Forum juga menyepakati bahwa penerapan nilai ekonomi karbon diatur dalam undang-undang.

    Kiai Sarmidi menambahkan, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan nilai ekonomi karbon, yakni penerapan pajak karbon, perdagangan karbon, dan pemberian insentif bagi mereka yang mengurangi emisi. Pajak karbon itu sendiri adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil.

    Penerapan pajak karbon akan mengenakan pajak atas penggunaan bahan bakar ini. Pajak ini bertujuan dan merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya sebagai upaya mengatasi pemanasan global.

    “Dari sisi tujuan carbon tax tidak ada masalah karena tujuannya baik. Tapi kita beri catatan. Saat carbon tax diterapkan, hasil dari retribusi carbon tax harus benar-benar dialokasikan untuk emisi. kegiatan pengurangan,” katanya.

    Selain itu, lanjut Kiai Sarmidi, peserta Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah juga menyepakati perlunya menata ulang prosedur penghitungan karbon. “Karena ini adalah alat bisnis untuk kelompok tertentu. Ini beberapa hal yang menjadi catatan kami,” ujarnya.



    https://www.republika.co.id/berita/r01e5b320/munas-nu-usul-pajak-karbon-wajib-untuk-pelihara-lingkungan