NAP PE Mengkoordinasikan Strategi Penanggulangan Terorisme

    Semua kelompok agama harus dilibatkan dalam peran deradikalisasi.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Ekstremisme (RAN PE) tahun 2020-2024 dinilai menjadi kemauan pemerintah dalam menangani terorisme. Menurut Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputro, RAN RAN merupakan kebijakan yang berupaya mengkoordinasikan antar pemangku kepentingan di Indonesia untuk memerangi terorisme.

    Ardi mengatakan, strategi pemberantasan terorisme di Indonesia sebelumnya kurang terkoordinasi. Oleh karena itu, RAN PE hadir untuk memperbaikinya. “Sebelumnya belum ada koordinasi yang baik. NAP PE lahir untuk menjembatani atau melembagakannya,” ujarnya dalam seminar bertajuk “Indonesia Di Tengah Tantangan Terorisme” di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (10/4).

    Di forum yang sama, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengemukakan perlunya keterlibatan masyarakat dalam menangani terorisme di Indonesia. Padahal, bila perlu itu dimasukkan sebagai materi wajib sekolah.

    “Jalan terorisme yang panjang ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Tidak hanya terorisme yang ditangani oleh polisi, TNI dan Presiden,” kata Adi.

    Hal senada disampaikan dosen President University Muhammad AS Hikam. Selain masyarakat sipil, menurutnya, pelibatan kelompok pemuka agama juga penting. Karena dengan perannya, setidaknya orang bisa tercerahkan pemahamannya dan dibimbing secara spiritual dengan baik.

    “Peran deradikalisasi dengan melibatkan kelompok agama sangat penting, tidak hanya kelompok agama tertentu tetapi semua kelompok agama harus dilibatkan dalam peran deradikalisasi, karena bisa kemana-mana dengan berbagai cara,” jelasnya.

    Sementara itu, pengamat terorisme Noor Huda Ismail menekankan penerapan RAN PE. Ia berharap regulasi ini tidak dijadikan alat politik yang justru bisa menimbulkan musuh baru.

    “Tantangan dalam implementasi RAN PE adalah ego sektoral dan antar lembaga negara, sehingga RAN PE tidak menjadi alat politik kepentingan yang menimbulkan musuh baru,” ujarnya.




    Source