OJK: Investasi Ilegal Membebani Rakyat Rp. 114,9 Triliun

    Literasi keuangan yang rendah menyebabkan orang mudah percaya pada investasi ilegal.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sebesar Rp 114,9 triliun dalam satu dekade terakhir. Realisasinya sudah sejak 2011.

    Deputi Komisioner Pendidikan dan Perlindungan Konsumen, Sardjito, mengatakan besarnya kerugian karena mudahnya masyarakat diiming-imingi untung tinggi. “Beberapa waktu lalu ada pelaku di Depok, pelakunya tidak tamat SMA, korbannya banyak orang top, berpendidikan tinggi. Artinya pelakunya lebih pintar dari yang ditipu,” ujarnya saat jumpa pers virtual. dikutip Rabu (14/4).

    Menurut Sardjito, menjamurnya investasi ilegal juga disebabkan terbatasnya kewenangan OJK dalam menindaklanjuti laporan publik. Di tengah kondisi tersebut, modus yang digunakan pelaku semakin beragam.

    Untuk itulah dibentuk Satgas Waspada Investasi. Ada masyarakat yang ingin berbuat curang dengan berbagai cara, tapi tidak di domain OJK, Kementerian Perdagangan, atau Bappebti. Setidaknya sudah tunduk pada ketentuan di dalam UU. KUHP misalnya penipuan pasal 378 dan penggelapan pasal 372, ”ujarnya. .

    Sardjito meminta masyarakat juga mewaspadai lembaga investasi yang memanfaatkan masyarakat, tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya untuk menarik investasi. Apalagi jika lembaga investasi mengaku bebas risiko (bebas resiko).

    “Untuk mengetahui legal atau tidak, sekarang sangat mudah. ​​Lihat saja di situs OJK,” ujarnya.

    Sementara itu, Dewan Komisioner Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mudah percaya pada investasi ilegal dan fintech. Faktor pertama, literasi keuangan yang rendah yaitu 38 persen, tingkat inklusi 76 persen dan tingkat literasi pasar modal atau produk investasi hanya lima persen.

    “Mereka tidak memahami underlying investasi, tidak memahami di mana uang mereka sebenarnya diinvestasikan. Kemudian banyak yang tidak memahami bunga majemuk, tidak memahami korelasi antara risiko dan return, high risk high return,” ujarnya.

    Faktor kedua adalah adanya penyalahgunaan kemajuan teknologi, sehingga penawaran investasi dapat dilakukan secara lintas batas bahkan beroperasi di luar wilayah Indonesia dan mempersulit pemerintah untuk mengambil tindakan hukum.

    “Dengan kemajuan teknologi, membuat situs penipuan menjadi lebih mudah dan lebih murah. Beberapa moda yang kami temukan hanya menyewa satu ruko tetapi cakupan operasionalnya sangat luas di berbagai daerah, ”ujarnya.




    Source