OJK: Prinsip Investasi dan Fintech Itu Legal dan Logis

Kerugian masyarakat akibat investasi ilegal pada tahun 2020 sebesar Rp5,9 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat bahwa investasi dan financial technology (fintech) harus mematuhi prinsip hukum dan logika. Ini bertujuan untuk menghindari upaya penipuan.

“Kita perlu memperhatikan baik-baik investasi maupun pinjaman uang on line apapun itu harus memenuhi dua prinsip L yaitu legal dan logis, ”kata Dewan Komisioner Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara saat webinar di Jakarta, Selasa (13/4).

Kata Tirta legal artinya perusahaan atau investasi fintech harus memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang dan masyarakat harus memastikan bahwa perusahaan penanaman modal mengajukan penawaran dengan izin yang telah diberikan.

“Seringkali kita temukan perusahaan penipuan berupa perseroan terbatas atau koperasi simpan pinjam yang hanya memiliki akta pendirian, NPWP, surat keterangan domisili dari kepala desa setempat dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan perusahaan. Tanda Daftar (TDP). Masyarakat perlu mengingat SIUP atau TDP. Bukan izin untuk menghimpun dana atau mengelola investasi, ”jelas Tirta.

Tirta mengingatkan, saat ini hanya ada 148 orang fintech terdaftar di OJK dan 10 di antaranya adalah syariah. Informasi legalitas dapat diketahui masyarakat luas melalui kontak telepon 157 atau WhatsApp di nomor 081157157157.

Kemudian, lanjutnya, perusahaan investasi dan fintech harus memenuhi prinsip logis dalam arti perusahaan menjanjikan tingkat pengembalian yang wajar. “Satu hal yang menjadi ciri utama investasi ilegal biasanya adalah janji pengembalian yang di luar batas kewajaran. Jadi, jika kita menerima tawaran investasi seperti itu, kita semua harus hati-hati,” ujarnya.

Tirta mengatakan OJK terus meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kegiatan usaha keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera.

“Dalam menjalankan tugas ini, OJK tidak bisa bergerak sendiri. Kami berharap dukungan stakeholders untuk bersama-sama melaksanakan edukasi keuangan dan sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal pada tahun 2020 sebesar Rp 5,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2019 dan 2018 yang masing-masing sebesar Rp4 triliun dan Rp 1,4 triliun. Sedangkan selama satu dekade, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp. 114,9 triliun.

sumber: Antara




Source