Optimalisasi TKDN di BUMN Gugus Pertahanan Akan Dorong Industri Dalam Negeri

    Wartawan Tribunnews, Ismoyo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan saat ini sedang dalam proses menjadi Holding dengan merek Defend ID (Industri Pertahanan Indonesia).

    Pembentukan holding klaster industri pertahanan ini bertujuan untuk lebih berkontribusi dalam pemenuhan Alat Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara berkelanjutan.

    Namun di sisi lain, Holding diharapkan dapat menjadi pengembangan industri pertahanan nasional yang dapat meningkatkan nilai TKDN.

    Baca juga: Komisi X DPR RI Soal Rangkap Jabatan Rektor UI dan Komisaris BUMN: Jangan Bekerja Saat Dekat Kekuasaan

    Sehingga juga dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan menumbuhkan industri dalam negeri.

    Pj Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Mahardi Tunggul mengatakan, dengan beberapa program dan kebijakan yang ada, diharapkan pemanfaatan secara nasional akan meningkat.

    Yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi industri dan membuat Indonesia mampu bersaing di pasar global.

    Baca juga: Kritik Jokowi, BEM UI Dipanggil Rektor Fadli Zon Sentil Rektor UI Rangkap Jabatan di BUMN

    Selain itu, pentingnya pemanfaatan nasional juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui optimalisasi belanja pemerintah.

    “Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, ada syarat dengan menghitung TKDN bahwa perusahaan harus berinvestasi, berlokasi, dan berproduksi di Indonesia sehingga otomatis memiliki Izin Usaha Industri (IUI),” kata Mahardi dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

    Sebagai informasi, program penguatan sistem pertahanan yang dilakukan Kementerian Pertahanan RI masuk dalam 10 besar belanja kementerian negara atau lembaga yang berpotensi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

    Tentunya hal ini harus didukung dengan kesiapan industri dalam negeri dimana BUMN Industri Pertahanan menjadi motor penggerak pengembangan ekosistem industri pertahanan dalam negeri.

    Saat ini P3DN sudah memiliki website yang menampilkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN masing-masing dan program P3DN yang disupervisi langsung oleh Tim Nasional P3DN.

    “TKDN akan bernilai lebih tinggi jika bahan dan tenaga kerja berasal dari produk dalam negeri,” kata Mahardi.

    “Sertifikasi TKDN barang memiliki masa berlaku 3 tahun, sehingga diharapkan perusahaan yang bergerak di industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS segera melakukan sertifikasi terhadap produk yang belum tersertifikasi,” pungkasnya.



    https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/30/pengoptimalan-tkdn-di-bumn-klaster-pertahanan-bakal-dongkrak-industri-dalam-negeri