Organda Jabar akan menyurati gubernur untuk meminta kemudahan mudik

    REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat meminta pemerintah meninjau ulang larangan mudik Lebaran 2021. Pasalnya, pelarangan tersebut cukup memberatkan pelaku usaha transportasi.

    “Saya akan kirim surat ke gubernur minta kemudahan mudik atau mudik. Untuk AKDP ke Jabar dan AKAP ke pusat,” ucap Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda pada acara diskusi Larangan Mudik yang digelar. oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Cafe Hoy, Jalan Halmahera, Kota Bandung, Kamis (8/4).

    Dida berharap pelarangan dilakukan terhadap kendaraan pribadi karena masyarakat yang berada di angkutan umum harus sehat. Sebab, mereka harus diuji antigennya.

    “Untuk kendaraan pribadi siapa yang akan menjamin? Kami ingin dilarang untuk warga,” ucapnya.

    Saat ini, kata dia, kondisi pengusaha angkutan umum di Jabar sangat sulit. Dampak tersebut sudah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. “Sekarang para awak angkut itu teriak-teriak, karena harus kerja shift. Sekarang jalannya, bukan besok,” ujarnya.

    Awalnya, kata dia, pengusaha berharap Lebaran tahun ini bisa meraup penghasilan sedikit. Hal tersebut didasarkan pada kondisi saat ini, dimana banyak sektor yang melakukan relaksasi. Mereka mulai menjalankan kegiatan ekonomi seperti semula, dengan tetap menjalankan tata tertib kesehatan.

    “Tapi kenapa mudik tetap dilarang. Padahal mudik adalah filosofi masyarakat Indonesia setahun sekali. Bagi kami pengusaha angkutan, lebaran juga jadi harapan,” ujarnya.

    Dida mengaku, pengusaha sudah menyiapkan kelayakan armada untuk Lebaran tahun ini. Dengan harapan armada yang pada 2019 sebagian besar menganggur, tahun ini bisa dioperasikan kembali saat angkutan Lebaran.

    “Tapi kenapa dilarang, jadi kami minta pemerintah pusat agar aturan itu ditinjau ulang. Karena merugikan kami. Tetap untuk pelaksanaan mudik, kami akan tetapkan proses yang tegas,” ujarnya.


    Source