Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pimpinan KPK Berusaha Hentikan Penarikan 57 Pegawai ke Polisi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Kajian Tata Negara (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mendapat informasi terkait dugaan percobaan pelanggaran dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pelanggaran yang dimaksud adalah terkait perekrutan 57 mantan pegawai KPK oleh Polri.

    “Saya dengar pimpinan KPK panik tidak terima. Dan berusaha mencegah Polri menerima tim 57 orang ini,” kata Feri dalam diskusi daring bertema “Episode Terakhir Pemberantasan Korupsi di Rezim Jokowi” pada Sabtu (2/2). /10/2021).

    Namun, ahli hukum tata negara ini tidak menjelaskan lebih detail bagaimana upaya tersebut dilakukan.

    Menurut Feri, wacana rekrutmen 57 mantan pegawai KPK oleh Polri merupakan hal yang menarik.

    Baca juga: Kapolri Diprediksi Ingin Bentuk Tim Khusus Bersama 57 Mantan Pegawai KPK

    Apalagi jika 57 mantan pegawai KPK itu ditempatkan dalam tim khusus di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Jadi bagi saya ini harapan yang penting,” kata Feri.

    Feri sempat memprediksi Jendral Sigit akan membentuk tim khusus yang terdiri dari 57 pegawai KPK yang dipecat.

    Prediksi ini muncul dari pernyataan Sigit tentang Polri yang kini juga menjalankan tugas tambahan seperti menjaga dana bantuan sosial (bansos), COVID-19, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    “Pidatonya cukup keras, apalagi kalau disebutkan ada tiga tugas penting. Jadi saya perkirakan kalau ada tiga tugas penting itu berarti ada tim khusus, karena disuruh memperhatikan dana COVID, dana bansos terkait COVID, dan dana PEN,” ujarnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/02/pakar-hukum-tata-negara-sebut-pimpinan-kpk-berusaha-jegal-penarikan-57-pegawai-ke-polri