Palestina meminta Israel untuk tidak memblokir pemilihan di Yerusalem

    Palestina berencana meminta bantuan Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan resolusi pemilu di Yerusalem.

    REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan Palestina sedang mempertimbangkan apakah akan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi agar Palestina dapat mengadakan pemilihan umum di Yerusalem. Sejauh ini Israel belum secara resmi menyatakan akan mengizinkan warga Palestina di Yerusalem untuk memberikan suara dalam pemilihan mendatang.

    “Kontak terus dilakukan dengan Kuartet Internasional (Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan sejumlah menteri luar negeri di dunia untuk menekan Israel agar tidak menghalangi pemilu (Palestina), khususnya di Yerusalem,” “kata al-Maliki saat wawancara dengan stasiun. Radio Palestina pada Rabu (7/4) Agensi Anadolu.

    Dia menekankan penyelenggaraan pemilu di Yerusalem sebagai masalah yang sangat penting. Menurutnya, masyarakat internasional telah gagal memenuhi komitmennya untuk menekan Israel agar mengizinkan proses pemungutan suara di kota tersebut.

    Sebelumnya kelompok Hamas juga menekankan perlunya mengizinkan warga Palestina di Yerusalem Timur untuk berpartisipasi dalam pemilihan nasional Palestina yang akan datang. Dia menekankan bahwa tidak akan ada pemilu tanpa Yerusalem.

    “Kami mengulangi pernyataan kami dan desakan kami pada partisipasi rakyat kami di Yerusalem, dari dalam Yerusalem, dalam pemilihan mendatang, dalam hal pencalonan, pemungutan suara dan representasi, seperti yang terjadi pada pemilu 2006,” anggota biro politik Hamas Izzat al- Rishq mengatakan dalam sebuah pernyataan. pernyataan kepada Agensi Anadolu pada Senin (5/4).

    Dia menekankan bahwa itu adalah posisi yang konstan dan tanpa kompromi. “Tidak akan ada pemilu tanpa Yerusalem, karena hak historis dan perjuangan simbolis yang diwakilinya bagi rakyat Palestina,” katanya.

    Al-Rishq mengatakan rakyat Palestina akan menggunakan semua kekuatan dan sarana mereka untuk menekan Israel agar mengizinkan pemilihan di Yerusalem. “Negara-negara Arab dan Muslim serta komunitas internasional diharuskan untuk menekan pendudukan (Israel) agar tidak menghalangi penyelenggaraan pemilu di Yerusalem dan mendukung rakyat Palestina mencapai aspirasi mereka untuk persatuan, kebebasan dan kemerdekaan,” katanya. .

    Dia menekankan bahwa Yerusalem telah dan akan tetap menjadi ibu kota Palestina. “Dia adalah simbol perjuangan dan perlawanan kami,” kata al-Rishq.

    Yerusalem Timur adalah wilayah yang diduduki Israel. Sejauh ini Israel belum menanggapi permintaan untuk mengizinkan warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setelah 15 tahun absen, pada 22 Mei, Palestina akan menggelar pemilihan legislatif. Kemudian pada 31 Juli, Palestina akan menggelar pemilihan presiden. Setidaknya 2,6 juta warga Palestina telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu.

    Fraksi politik Palestina telah sepakat untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden sesuai jadwal Presiden Mahmoud Abbas. Ini disimpulkan dalam pertemuan dua hari di Kairo, Mesir, pada 8 dan 9 Februari. Pemilu harus diadakan di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem tanpa kecuali.




    Source