Pangdam dan Kapolda diminta memantau kepulangan TKI

Pangdam dan Kapolda diaktifkan untuk mencegah individu memanfaatkan kepulangan pekerja migran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya varian virus Covid-19 dari luar negeri. Salah satunya dengan memperketat pengawasan di pintu masuk wilayah Indonesia untuk mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meloloskan diri dari Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa melalui proses karantina.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menginstruksikan untuk memperketat mekanisme penyaringan dan karantina dengan mengoptimalkan peran TNI / Polri. “Bahwa seluruh TKI yang pulang akan dikoordinasikan oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) bekerja sama dengan Kapolda di seluruh daerah,” kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat jumpa pers.

Wiku mengatakan Pangdam dan Kapolda akan ditugaskan untuk berintegrasi dalam satu komando, dengan instansi pusat di daerah. Yakni Kantor Imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja Daerah, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, dan Kantor Pabean. menyalahgunakan peluang yang ada, ”kata Wiku.

Satgas Penanganan Covid-19 juga meminta sejumlah pemerintah daerah mengantisipasi penerimaan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (PMI) akibat habisnya kontrak karya. Berdasarkan rekap data Kontrak PMI yang berakhir pada April-Mei 2021, wilayah yang paling banyak menerima pengembalian TKI adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

“Karena itu, saya minta TKI yang datang dari luar negeri mengikuti ketentuan tersebut,” perintah Wiku.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah juga telah melarang masuknya WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir atau berdomisili di India. .

Pengawasan terhadap TKI yang datang dari luar negeri tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran No. 8/2021. Yakni, Anda harus menunjukkan surat negatif hasil tes PCR, PCR saat kedatangan, menjalani karantina, kemudian melakukan tes PCR pasca karantina.




Source