Parlemen Prancis Menyetujui Larangan Penerbangan Jarak Pendek

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Prancis mengurangi emisi karbon.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Anggota parlemen Prancis memilih untuk melarang penerbangan domestik jarak pendek, yang dapat dicapai dengan kereta api dalam dua setengah jam. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Prancis mengurangi emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim.

Undang-undang perubahan iklim mewajibkan pemerintah Prancis untuk mengurangi emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 40 persen dari tahun 1990. Aktivis perubahan iklim menuduh Presiden Emmanuel Macron merampingkan janji kampanye dalam RUU tersebut.

Pemungutan suara diadakan beberapa hari setelah pemerintah mengatakan akan menggelontorkan $ 4 miliar modal ke Air France. Gandakan saham pemerintah di perusahaan untuk membantu maskapai penerbangan yang diganggu oleh peraturan pembatasan sosial Covid-19.

Menteri Perindustrian Agnes Pannier-Runcher membantah kritik dari industri penerbangan bahwa langkah tersebut tidak tepat, karena Prancis masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat regulasi Covid-19 yang melarang sejumlah penerbangan. Dia mengatakan tidak ada konflik, ada bantuan pemerintah dan undang-undang perubahan iklim.

“Kami tahu kontribusi penerbangan terhadap karbon dioksida dan karena perubahan iklim kami harus mengurangi emisi, sama seperti kami harus membantu perusahaan kami dan tidak membiarkan mereka hilang,” katanya dalam sebuah pernyataan. Radio Eropa 1, Minggu (11/4).

Pengamat McKinsey memprediksi lalu lintas udara tidak akan kembali normal hingga 2024. Beberapa aktivis lingkungan mengatakan RUU tersebut tidak cukup untuk mengurangi emisi karbon.

Sebuah forum warga tentang perubahan iklim mendesak agar penerbangan yang dapat ditempuh dengan kereta api kurang dari empat jam dihapus. Forum Macron dibuat untuk membantu merancang perubahan iklim.

Pemungutan suara pertama diadakan di Majelis Nasional. Sebelum pemungutan suara ketiga dan keempat, RUU itu akan diajukan ke Senat. Kemudian pemungutan suara terakhir diadakan di majelis rendah yang dikendalikan oleh partai yang berkuasa dan sekutu Macron.

sumber: Reuters




Source