Partai Buruh Akan Coba Batalkan Omnibus Law

    Said Iqbal mengatakan disahkannya Omnibus Law mendorong lahirnya kembali Partai Buruh

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan legitimasi omnibus law Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja menjadi cikal bakal lahirnya partai tersebut. Pasalnya, peraturan tersebut dinilai semakin mendiskreditkan hak-hak kelompok buruh di Indonesia.

    “Partai ini lahir untuk berjuang di parlemen, agar kasus-kasus seperti omnibus law tidak terulang. Malah Partai Buruh akan berjuang untuk membatalkan omnibus law,” kata Said di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (5/5). /9).

    Said juga merujuk pada sejumlah negara industri yang memiliki Partai Buruh, yang memiliki kekuatan besar dalam memperjuangkan hak-hak kelompoknya. Sehingga para pekerja di negara-negara tersebut, tidak turun ke jalan untuk mendapatkan haknya.

    Inilah yang ingin dicontoh oleh Said dengan Partai Buruh di Indonesia. “Selain terjun ke lapangan, dia juga ke parlemen untuk menyuarakan aspirasinya dalam menyeimbangkan kepentingan investor,” katanya.

    Partai Buruh, kata Said, memiliki kepengurusan 100 persen di 34 provinsi, 80 persen di kabupaten/kota, dan 40 persen di kecamatan. Keanggotaannya diklaim mencapai 1.000 orang di setiap kabupaten/kota.

    “Negara sejahtera yang dibangun oleh Partai Buruh menganut prinsip pemerataan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Partai Buruh, kata Said, memiliki slogan ‘Negara Sejahtera’ atau ‘Negara Kesejahteraan‘. Pihak yang mengidentifikasi kelas yang disebut sebagai ‘Kami adalah Kelas Pekerja‘ atau ‘Kami adalah Kelas Pekerja’.

    “Organisasi pendiri Partai Buruh adalah 11 organisasi gerakan rakyat. Baik yang tergabung dalam gerakan tani, gerakan nelayan, gerakan buruh, gerakan guru, gerakan perempuan Indonesia, dan juga unsur-unsur gerakan sosial lainnya,” kata Said.



    https://www.republika.co.id/berita/r0hvqs354/partai-buruh-akan-berusaha-batalkan-omnibus-law