Pasal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Menimbulkan Kecemburuan di Profesi Lain

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris Azhar, khawatir rencana penempelan kembali pasal penghinaan presiden bisa menimbulkan kecemburuan terhadap profesi lain.

    Menurut Haris, aturan larangan menghina presiden harus mencakup semua warga negara. Tidak hanya dikhususkan untuk pasal yang menghina presiden.

    “Nanti presiden jangan dihina, wakil presiden jangan dihina, nanti profesi lain juga minta jangan dihina. Jadi kalau dibilang argumentasi itu menyelamatkan harkat, manusialah yang bermartabat,” Haris kata saat dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021). ).

    Ia mengatakan pasal larangan menghina presiden bisa menjangkau lebih luas.

    Artinya, pasal tersebut mengatur larangan manusia saling menghina, bukan manusia terhadap jabatan.

    “Saya tidak mengatakan bahwa penghinaan harus dihapus dari KUHP. Dalam hak asasi manusia, juga diakui bahwa penghinaan tidak boleh terjadi ketika menjalankan kebebasan berekspresi atau menyebarkan informasi. Tetapi kemudian itu hanya melekat pada manusia, pada orang-orang,” dia berkata.

    Baca juga: Pasal Penghinaan dalam R KUHP, Anggota PAN: Pada prinsipnya tidak boleh ada yang dihina

    Menurutnya, aturan yang lebih luas ini juga akan menjadi dasar bahwa semua manusia sama di mata hukum tanpa kecuali.

    “Saya tahu betul Pak Jokowi itu bermartabat, dia orangnya baik, orangnya sopan. Pak Maruf Amin, Kiainya harus sering membaca Alquran dengan menghafal hadits. Nah, saya kira ini orang yang bermartabat. Jadi orang itu harus dilindungi dan itu juga menunjukkan persamaan di depan hukum. Jadi semua orang itu sama,” lanjutnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/10/pasal-penghinaan-presiden-dikhawatirkan-timbulkan-kecemburuan-pada-profesi-lain