PDIP: Larangan Mudik Lebaran untuk Cegah Krisis Ekonomi yang Berlanjut

Laporan Jurnalis Jaringan Tribun, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan pemerintah melarang mudik di Idul Fitri tahun ini dinilai bisa mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Jika penularan Covid-19 terus meningkat, pemulihan ekonomi akan semakin sulit.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai pelarangan mudik Lebaran merupakan kebijakan yang tepat dan efektif. Hendrawan mengatakan bukti menunjukkan bahwa setelah setiap periode libur panjang dan mobilitas penduduk yang besar, jumlah paparan Covid-19 meningkat.

“Ini menunjukkan kesadaran protokol kesehatan yang belum memadai,” kata Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021).

Ia mengemukakan, ahli epidemiologi selalu menekankan pentingnya pencegahan. Karena salah langkah, sistem kesehatan akan runtuh. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang selama ini dilaksanakan menjadi sia-sia. Dampak lain terhadap perekonomian.

Baca juga: Bos Sriwijaya Air: Larangan Pulang Masuk Bisnis Jasa Transportasi Udara

“Kalau ekonomi macet, upaya memanaskannya akan lebih mahal,” kata Hendrawan Supratikno.

Hendrawan menjelaskan, pemerintah telah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran yang sangat besar.

Baca juga: Pelabuhan Feri ASDP Terus Beroperasi untuk Transportasi Logistik Selama Periode Tanpa Mudik

“Hanya perlu dilakukan dengan ikhlas, berdasarkan data yang akurat, dan terpantau implementasinya dengan baik,” pungkasnya.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu disadari bersama bahwa kebijakan pelarangan mudik merupakan langkah mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia yang rentan tertular.

Pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti diikuti peningkatan kasus positif Covid-19.

“Begitu kita bisa mengendalikan pandemi ini, harapannya bisa membantu menjaga ketahanan ekonomi,” kata Puteri.

Untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, pemerintah perlu terus memacu kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat.

Belanja pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan sangat berguna untuk menumbuhkan sisi permintaan.

“Langkah ini juga perlu didorong dengan percepatan distribusi jaring pengaman sosial seperti PKH dan kartu pangan. Termasuk optimalisasi insentif fiskal dalam program PEN untuk sektor-sektor yang rentan terkena dampak, seperti pariwisata dan transportasi. Tujuannya, agar konsumsi rumah tangga bisa bekerja maksimal, dengan tetap menjaga kelangsungan dunia usaha di tengah keterbatasan mobilitas yang bersifat sementara, ”ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan pelarangan mudik dijalankan secara konsisten. “Ini termasuk diiringi dengan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Willy Widianto)




Source