Pegawai KPK Curi Emas Hasil Korupsi, Komisi III DPR: Jangan Biarkan Terulang Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang telah memberikan sanksi tegas kepada pegawai KPK berinisial IGA di Direktorat Pembuktian dan Penanganan Eksekusi yang diduga melakukan pencurian 1,9 kg. bukti emas.

“Pemberhentian tidak sopan ini menjadi pelajaran bagi pegawai KPK untuk tidak bermain-main dengan barang sitaan, tidak menggunakan barang sitaan untuk kepentingan pribadi,” kata Andi Rio kepada Tribunnews, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Gubernur Anies Ungkap Sikap Antikorupsi, Mantan Bawahan Diperiksa KPK Terkait Korupsi Pengadaan Tanah

Baca juga: KPK akan melelang 1,9 kg emas yang dijarah karyawan

Politisi Partai Golkar itu berharap KPK bisa mengembalikan kepercayaan publik pasca kejadian ini.

Jangan sampai citra lembaga anti rasuah menjadi buruk di mata publik karena salah satu pegawai KPK telah melakukan tindak pidana pencurian.

“Jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan menjadi catatan buruk di masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pegawai KPK Tebus Emas Gadai dengan Menjual Tanah Waris Orang Tua

Sebelumnya diberitakan, seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial IGA kedapatan mencuri 1,9 kilogram emas batangan.

Emas tersebut merupakan rampasan kasus korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Satgas Direktorat Pembuktian dan Eksekusi (Laboratorium) tersebut diduga mengambil emas batangan dan menggadaikannya untuk pembayaran utang.

Menurut Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, IGA memiliki utang yang cukup banyak karena berbisnis.

Tumpak juga menjelaskan, pencurian emas batangan itu tidak dilakukan secara langsung melainkan beberapa kali. Kejadian ini terjadi tahun lalu.

Ilustrasi emas batangan (IST)

Atas perbuatan IGA tersebut, Dewan Pengawas KPK memvonisnya telah melanggar kode etik, tidak jujur, menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi, yang berujung pada pemberhentian secara tidak hormat.

Tumpak menyatakan, tindakan IGA berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak citra integritas KPK.

“Oleh karena itu, majelis memutuskan yang bersangkutan harus dikenakan hukuman berat, yakni memberhentikan orang yang bersangkutan dengan tidak hormat,” kata Tumpak di Jakarta, Kamis (8/4/2021).




Source