PEKAN MENDATANG ELISAWATI DIVONIS HAKIM TIPIKOR

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Proses finalisasi persidangan atas terdakwa Elisawati (32) mantan bendahara Dinas Dikbudpora KSB yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi Uang Persediaan (UP) telah dinyatakan tuntas, setelah sebelumnya tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa membacakan tuntutan pidananya untuk kemudian ditanggapi melalui nota pembelaan (Pledoi) oleh terdakwa, maka tinggal menunggu giliran Hakim Tipikor Mataram menjatuhkan vonis pidana yang pantas diberikan kepada Elisawati pekan mendatang.
Sebagaimana dijelaskan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH kepada Gaung NTB kemarin menyatakan kalau kasus UP Dikbudpora KSB telah memasuki finalisasi persidangan akhir, menyusul pembacaan tuntutan pidana dari Tim JPU maupun penyampaian pledoi pembelaan dari terdakwa Elisawati telah tuntas dan selesai dilakukan pekan sebelumnya, sehingga giliran majelis hakim Tipikor Mataram mengambil putusan (vonis pidana) yang tepat dijatuhkan kepada diri terdakwa Elisawati sesuai dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang telah mampu dibuktikan sejumla unsur pidana yang didakwakan oleh tim JPU.
Untuk diketahui bersama, tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH dan Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH sebelumnya telah membacakan tuntutan pidana bagi terdakwa Elisawati selama 7 tahun penjara potong tahanan dan juga dikenai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 6 bulan kurungan disertai pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 611.748.000 (sekitar Rp 611 Juta Lebih) Subsider 8 bulan kurungan, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun anggaran 2014 lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Psl 18 UU No 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Psl 64 ayat (1) KUHP.
Tim JPU Kejari Sumbawa sangat yakin telah mampu membuktikan sejumlah unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa Elisawati secara meyakinkan bersalah, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, keterangan ahli dari BPKP-RI, saksi meringankan (Adecharge), keterangan terdakwa dan sejumlah barang bukti dokumen terkait, pada kenyataannya Elisawati SE selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikbudpora KSB tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, dimana seharusnya Elisawati menggunakan Uang Persediaan (UP) Sebesar Rp 500 Juta dari total keseluruhan sebesar Rp 630.900.000 untuk melaksanakan kegiatan operasional pada Dinas tersebut, justru tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dan pemanfaatan uang tersebut, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sehingga Negara sangat dirugikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Sementara itu Elisawati sendiri mengajukan nota pembelaan (Pledoi) melalui tim Penasehat Hukumnya yang ditunjuk, pada intinya kendati mengakui perbuatannya telah memakai UP dimaksud, tetapi ia mengaku tidak “memakannya” sendiri, sebab ada sejumlah orang lain juga terlibat, namun siapa saja orang yang ikut menikmati Uang Persediaan tersebut, Elisawati tidak menyebut dan merincinya dengan jelas.