Pelabuhan Bebas Sabang Siap Menjadi Pelabuhan Tanggap Darurat

Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan infrastruktur siap

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga menindaklanjuti penandatanganan kerja sama antara Krakatau Bandar Samudera (KSP). dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan meninjau pembangunan pelabuhan. Sabang Gratis pada Jumat (11/6).

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perikanan sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan KBS dan BPKS,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo di acara tersebut. Selain meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim, kerja sama ini juga diharapkan mampu mengembangkan sektor logistik yang dapat memperkuat rantai pasok global melalui jalur laut atau kawasan perairan strategis di Indonesia.

“Kerja sama ini dapat mendorong pengembangan dan revitalisasi penataan kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim, khususnya komoditas penting dan curah di Indonesia,” lanjut Deputi Basilio.

Deputi Basilio juga mengungkapkan, Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan infrastrukturnya siap digunakan sebagai Pelabuhan Tanggap Darurat Pertama, terutama di masa pandemi COVID-19. “Kita perlu memanfaatkan momentum global pandemi ini untuk manfaat ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah,” jelas Basilio.

Deputi Basilio menjelaskan, Indonesia sebagai pengemban Resolusi PBB 75/17 berkomitmen untuk melindungi pelaut global, dan didukung oleh 71 negara dan diadopsi pada 1 Desember 2020 di New York, meminta negara untuk memfasilitasi masuknya kapal asing untuk menurunkan pelaut sesuai dengan Protokol. Covid19.

Pembangunan dan pengembangan transportasi laut dinilai sangat urgen untuk segera diwujudkan dalam rangka pemenuhan target renstra dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan transportasi laut di bidang logistik dan kepelabuhanan.

“Rencana strategis ini akan mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN atau pembiayaan kreatif yang didukung oleh perbankan,” kata Deputi Basilio.

Perkembangan ini tentunya juga didukung oleh potensi ekonomi yang ada di kawasan Selat Malaka. Dalam paparannya, Deputi Basilio mengungkapkan jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka menuju Selat Singapura bisa mencapai 120.000 kapal pada tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BUMN dan Badan Usaha dalam rangka percepatan rencana pengembangan kawasan pelabuhan yang memiliki nilai yang sangat strategis di Indonesia.

“Ke depan, Kemenko Kelautan dan Perikanan akan mendorong sektor swasta dan asosiasi terkait untuk berperan dalam pembangunan ekosistem transportasi laut, terutama menjaga stabilitas dan keberlanjutan rantai pasokan global untuk komoditas esensial,” kata Wakil Basilio.

Dalam kunjungan ini, Deputi Basilio tidak hanya berdiskusi dengan seluruh jajaran BPKS, tetapi juga dengan otoritas terkait pelayanan kepelabuhanan seperti KKP, Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, KPLP, BNPB, dan Pimpinan Pemerintah Kota Sabang.



https://www.republika.co.id/berita/quk7zo380/pelabuhan-bebas-sabang-siap-jadi-emergency-response-port