Pelaksanaan Pilkades Serentak di KSB Bakal Cacat Hukum

Taliwang, Gaung NTB
Tampaknya sampai saat ini Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum membuat regulasi tekhnis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, kendati beberapa pihak telah menyampaikan hal itu.
Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) setempat, Kamaruddin SH, mendorong pemda untuk segera merampungkan regulasi teknis dan perangkat pendukung Pilkades 16 desa di KSB,  karena pelaksanaannya rentan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
menurut Kamaruddin, pihaknya berkewajiban memberikan saran dan masukan kepada DPRD dan pemda, agar menghentikan seluruh tahapan Pilkades yang sudah berjalan saat ini, mengingat dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh PPKD cacat hukum. “Harapan kita tentunya penyelenggaraan Pilkades harus berjalan dengan aman tertib dan lancar sesuai aturan hukum yang berlaku, agar kualitas demokrasi di KSB dari waktu ke waktu semakin baik,” harapnya. Berdasarkan hasil analisis faktual, tahapan Pilkades yang dibuat oleh BPMPD sebagai acuan pelaksanaannya tidak memiliki legal standing, karena bukan Yurisdiksi dari BPMPD. “Tapi merupakan kewenangan dari PPKD Kabupaten yang dibentuk oleh bupati yang diterbit melalui SK sesuai Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades,” terangnya.
Atas dasar itu, ia menilai potensi kegaduhan dalam Pilkades mutlak terjadi. Karena itu PPKD Kecamatan dan Kabupaten, selaku unsur vital penyelenggara yang bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa harus segera dibentuk.
Di samping itu, rancangan Perbub juga masih tumpang tindih, seperti pengaturan seleksi tentang batas maksimum 5 orang calon kades juga syarat konflik, karena melanggar hak -hak dasar warga negara dalam berdemokrasi.
Mestinya sambung Kamaruddin, SKPD terkait bersama DPRD melakukan pengkajian yang matang dalam merumus Perda dan Perbub dengan melibatkan  staleholders terkait, agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. “Dari 16 desa yang melaksanakan Pilkades, tidak seluruhnya menjalankan tahapannya dengan dasar belum diterbitkannya regulasi dan perangkat teknis pendukung penyelenggaraannya,” pungkasnya.