Pelantikan Kades Serentak Dipastikan 26 September

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemda Sumbawa melalui Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa, memastikan bahwa pelatnikan Kepala Desa secara serentak akan belangsung pada tanggal 26 September 2016 yang rencananya digelar di Kantor Bupati Sumbawa.
Kepala BPM-PD Kabupaten Sumbawa, Tarunawan SSos, MP kepada Gaung NTB, belum lama ini menyampaikan bahwa memang sebelumnya direncanakan pelantikan digelar pada tanggal 19 September lalu, namun karena ada aspirasi dari sejumlah calon kepala desa yang sedang melakukan proess hukum, sehingga harus diakomodir dengan dimundurkan pelantikan tersebut menjadi tanggal 26 Sepetember.
Sebenarnya kata Tarunawan, pihaknya harus mendengar aspirasi dari dua pihak yakni dari calon kepala desa yang kalah yang melakukan gugatan hukum dengan harapan agar dapat diberikan kesempatan kepada mereka mengikuti proses persidangan, sementara di pihak lain juga ada cukup banyak masukan agar pelantikan ini segera dilaksanakan karena berkaitan dengan program desa yang harus segera dijalankan oleh Kepala Desa definitif.
Dari dua masukan tersebut jelas Tarunawan, diambil jalan tengah yakni dari pelantikan yang direncanakan tanggal 19 September kemudian dimundurkan menjadi tanggal 26 September. “Saya kira ini jalan tengah untuk mengakomodir harapan semua pihak terkait dengan pelantikan kepala desa tersebut,” jelasnya.
Menurutnya dengan digelar pelantikan pada tanggal 26 September mendatang, maka terhitung pelantikan itu sekitar 20 hari kerja, artinya lebih cepat dari ketentuan yang ada dalam aturan yang ada yang diharuskan maksimal paling lambat 30 hari kerja.
Menyinggung proses hukum yang sedang berlangsung, disampaikan Tarunawan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kepala Desa, menyatakan bahwa “Ketika terjadi proses hukum terkait dengan keberatan hasil Pilkades, maka bupati tetap melaksanakan pelantikan kecuali ada penetapan lain oleh pengadilan. Artinya jelas Tarunawan, proses hukum itu tidak menghalangi proses pelantikan kepala desa terpilih, kecuali ada penetapan lain seperti adanya perintah pengadilan yang meminta penundaan pelantikan atau keputusan lainnya.
Terkait dengan kemungkinan putusan pengadilan menganulir kepala desa terpilih, dengan diplomatis Tarunawan menyatakan bahwa dia tidak ingin berspekulasi dengan putusan pengadilan. “Saya tidak ingin berspekulasi dengan Putusan Pengadilan, kita lihat saja nanti hasilnya,” pungkasnya.