Pembayaran THR Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari Sisi Permintaan

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja / buruh dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19.

“Pemenuhan pembayaran THR tanpa disadari dapat membantu meningkatkan perekonomian dari sisi permintaan,” jelas Wakil Ketua Ahli III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/4). 2021).

Baca juga: THR PNS 2021 Liquid H-10 sebelum Lebaran dan sudah dibayar lunas, lihat jumlahnya

Menurut Fadjar, THR merupakan pendapatan non upah.

Pekerja / buruh yang berhak atas THR adalah Pekerja / Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja / Buruh PKWT (pekerja kontrak) yang memiliki masa kerja terus menerus selama 1 bulan atau lebih.

Pada umumnya pemberi kerja wajib memberikan THR kepada Pekerja / Buruh dan harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Keputusan THR tahun ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M / 6 / HK.04 / IV / 2021 tentang Penyelenggaraan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan.

Baca juga: THR 2021: Ini perhitungan THR dan ketentuan untuk perusahaan yang tidak bisa membayar THR

Fadjar menjelaskan, Covid-19 berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian saat itu, terutama terhadap kelangsungan bisnis.

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan THR 2021, meski diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dan perwakilan pekerja jika pengusaha merasa dirasa kurang, terdapat perbedaan dengan aturan tahun 2020.

Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat dibayarkan paling lambat sebelum hari raya keagamaan pada tahun 2021 pekerja / buruh yang bersangkutan.

Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuannya membayar THR 2021 tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Jika nilai THR yang diatur dalam PK, PP, PKB, atau adat lebih besar dari nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja / Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB atau adat yang ada. sudah dilakukan, “kata Fadjar.

Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan.

Sedangkan untuk mengawal pelaksanaan THR, dibentuklah pos-pos THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, layanan monitoring, pengaduan pembayaran THR.

“Postingan ini bisa diakses secara online dan offline,” pungkas Fadjar.




Source