Pembebasan Pajak Penghasilan UMKM Di Bawah Rp. 500 Juta Sesuai

    Pajak penghasilan bagi UMKM dengan penghasilan di bawah 500 juta dibebaskan.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perorangan dengan pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun disambut positif. Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi, menilai ini adalah keputusan yang tepat ketika rakyat sedang berusaha bertahan hidup karena dampak pandemi.

    “Kami di Fraksi PKB sudah mengawal prosesnya dari awal. Bahkan saat pengesahan, PKB juga mendukung penerapan pajak karbon sebagai instrumen pengurangan emisi karbon di masa depan,” kata Fathan dalam keterangannya, Minggu (10/10). 10).

    Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM perorangan dengan pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun. Aturan itu tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10).

    Fathan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendengarkan masukan PKB terkait hal ini. “Aspirasi teman-teman UMKM sudah kita sampaikan dan kita perjuangkan. Alhamdulillah perjuangan ini membuahkan hasil,” ujar politisi PKB itu.

    Sebelum UU HPP disahkan, tidak ada aturan mengenai batas penghasilan minimal bagi UMKM. Dengan UU HPP ini, UMKM dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 500 juta per tahun tidak akan dikenakan tarif final sebesar 0,5 persen.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menggambarkan kedai kopi dengan pendapatan kotor hanya Rp. 35 juta per bulan atau Rp. 420 juta per tahun akan dibebaskan dari pajak penghasilan final UMKM. Sedangkan kedai kopi dengan penghasilan bruto Rp 100 juta per bulan atau Rp 1,2 miliar per tahun dikenakan pajak 0,5 persen.

    Fathan menilai keberadaan UU HPP menunjukkan pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya UMKM yang terpuruk akibat pandemi. “Semoga dengan pengesahan ini, industri UMKM akan tumbuh dan berkembang pesat,” kata Fathan.



    https://www.republika.co.id/berita/r0qrje487/pembebasan-pph-umkm-di-bawah-rp-500-juta-dinilai-tepat