Pembebasan Penempatan TKI ke Taiwan Masih Dalam Studi Kementerian Ketenagakerjaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menyatakan masih mengkaji masalah pembebasan biaya penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, sekaligus ketua delegasi pada pertemuan virtual Satgas Gabungan Indonesia (RI) – Taiwan, di Jakarta, Kamis (8/4/2021). ).

“Mengenai ketentuan teknis mengenai biaya penempatan yang saat ini sedang dibahas, masih membutuhkan waktu dan memerlukan kajian yang mendetail,” kata Anwar Sanusi dalam keterangannya.

Baca juga: Gerebek Apartemen 3 Kamar Tidur di Kelapa Gading, BP2MI Temukan 26 Calon PMI Ilegal Destinasi Timur Tengah

Menurutnya, koordinasi antara Kementerian / Lembaga dengan asosiasi layanan P3MI juga diperlukan, untuk dapat menyepakati hal tersebut di masa mendatang, guna melindungi hak dan keberlangsungan TKI.

Pertemuan Satgas Gabungan RI – Taiwan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan virtual antara Menaker RI dengan Kepala TETO di Jakarta pada 18 Maret lalu.

Pemerintah Indonesia bersama otoritas Taiwan terus membahas perlindungan dan penempatan TKI, salah satunya meninjau biaya penempatan PMI.

“Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kedua pihak, baik Indonesia maupun Taiwan, untuk mengevaluasi rekrutmen, penempatan dan perlindungan PMI,” ujarnya.

Baca juga: Kementerian Ketenagakerjaan Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang dan Longsor di NTT dan NTB

Sekretaris Jenderal Anwar mengatakan, sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sejak saat itu, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang ini, yang bertujuan untuk lebih menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran sehingga dapat bekerja dengan baik dan terlindungi dengan baik. .

Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah ketentuan Pasal 30 yang mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dikenai biaya penempatan.

Pengaturan biaya penempatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.

Baca juga: BP2MI menunggu kepastian Taiwan mencabut penundaan penempatan PMI hingga pertemuan berikutnya

Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan praktek overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.

“Pada pertemuan ini, kami bermaksud mendapatkan tanggapan dari pihak Taiwan atas penjelasan yang kami sampaikan melalui BP2MI terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan, serta membahas beberapa hal lain yang menjadi perhatian kedua belah pihak,” kata Anwar.

Ketua delegasi Taiwan, sekaligus Wakil Menteri Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Mr. Wang An-Pan, mengatakan bahwa ia sangat memahami mengenai biaya penempatan tersebut, tentunya akan ada perubahan mekanisme yang akan berlanjut. baik untuk pengguna layanan PMI, maupun untuk CPMI itu sendiri.

“Dengan itu kami bersedia melakukan perundingan dan musyawarah lebih lanjut untuk membahas perubahan mekanisme ini. Kedua pihak perlu menyepakati kebijakan pembebasan biaya ini sebelum diterapkan,” ujarnya.




Source