Pemda Diminta Buka Pos Pengaduan THR 2021

Laporan Jurnalis Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten / Kota untuk turut membuka Pos THR 2021 di daerahnya masing-masing.

Dalam jumpa pers Senin, Ida meminta agar Pos THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tapi juga di Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Indonesia.

Ida menjelaskan, pembentukan THR Posko di tingkat pusat dan daerah dilakukan agar pelaksanaan koordinasi lebih efektif.

Baca juga: Forkabi melarang anggota meminta THR jika tidak ada persetujuan resmi

“Dalam rangka pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Pos Religius THR 2021 tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, kami juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kota untuk membentuk pos yang sama di Provinsi dan Kabupaten / Kota,” kata Ida pada konferensi pers. Senin (19/4/2021).

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan baru saja meluncurkan Pos dan Call Center THR 2021 pada pukul 1500-630 di Kantor Ketenagakerjaan Jakarta, Senin (19/4/2021).

Ida menjelaskan, Posko ini akan memberikan pelayanan kepada pekerja / buruh dan pengusaha melalui 3 aspek utama yaitu informasi tentang kebijakan dan regulasi THR 2021, ada juga ruang konsultasi, dan pengaduan tentang pelaksanaan THR 2021.

Baca juga: Kadin Disebut Swasta Berkomitmen untuk Membayar THR

Pos informasi, konsultasi dan pengaduan yang didirikan di pusat dilakukan dengan 2 cara, baik offline maupun online.

Ia berpesan kepada Pemprov dan Pemda bahwa membuka Pos THR secara offline atau tatap muka harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Saya beri pesan, kalau itu dilakukan secara offline agar tetap berpegang pada protokol kesehatan,” ucapnya.

Baca juga: Rp. 75.000 pecahan bisa dibayarkan untuk Lebaran THR




Source