Pemda KSB Diminta Rampungkan Regulasi Tekhnis Pelaksanaan Pilkades

Taliwang, Gaung NTB
Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), diharapkan  segera merampungkan regulasi teknis pelaksanaan Pilkades di 16 desa, karena pelaksanaannya rentan menimbulkan konflik. “Ini karena tahapan Pilkades dan Perbub dari BPMPD sebagai acuan kerja oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dinilai tidak sah/tidak resmi/bersifat rancangan,” ujar Tokoh Pemuda Seteluk, Kamaruddin SH.
Pertimbangannya, sambung Kamaruddin yang juga Ketua Litbang Forum Komunikasi Wartawan Kemutar Telu (FKWKT) KSB, jika terjadi sengketa Pilkades yang bertanggung jawab adalah PPKD Kabupaten selaku pembina.
Hingga saat ini juga belum dibentuk pemda KSB begitu pula Tim Fasilitasi tingkat kecamatan selaku tim pengawas ditingkat kecamatan juga belum di SK kan. “Jadi, bagaimana mungkin pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan oleh beberapa desa di KSB bisa berjalan baik, tanpa regulasi, yang berpotensi cacat hukum,” kritik Kamaruddin,
Menurut Kamaruddin, regulasi pelaksanaan Pilkades di KSB harus segera di upayakan oleh Bupati, sebagai bentuk kajian, dasar atas pelaksnaan Pilkades.
Tidak jarang pelaksanaan Pilkades di beberapa tempat selalu berujung kepada hal hal yanh tidak di inginkan bahkan sesuatu yang terjadi diluar dugaan. 
“Atas dasar itulah potensi potensi yang akan menimbulkan konflik ini perlu dilakukan upaya penanganan dari sekarang, tentunya melalui kajian yang di tuangkan dalam regulasi tekhnis pelaksanaan Pilkades, sebagai bentuk kewaspadaan dini,” ungkapnya.
Karena bagaimana pun juga semua pihak mengharapkan pelaksnaan Pilkades berjalan aman, lancar, tertib dalam suasana kondusif untuk mencapai hasil Pilkades yang lebih baik. “Dengan demikian apa yang disampaikan tersebut tak lain sebagai bentuk tanggung jawab moral warga KSB yang baik dalam memberikan masukan kepada Bupati agar pelaksanaan pilkades berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.