Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Saat Mudik Diperketat

    Selama periode 6-17 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan dokumen izin perjalanan.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan memperketat penyelenggaraan pemeriksaan dokumen izin perjalanan untuk keperluan mendesak saat mudik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. “Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka izin perjalanan tidak akan dikeluarkan,” kata juru bicara tersebut. Wiku Adisasmito, juru bicara penanganan Covid-19 dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/4).

    Menurut dia, selama perjalanan pada periode 6-17 Mei 2021 itu, ada operasi penyaringan atau pemeriksaan dokumen izin perjalanan dan sertifikat Covid-19 negatif oleh satuan TNI, Polri, dan aparat pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 tahun 2021 untuk perjalanan domestik dan Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 tahun 2021 untuk perjalanan internasional.

    Operasi tersebut akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti gerbang kedatangan atau pos pengawasan di tempat peristirahatan, perbatasan kota besar, pos pemeriksaan, dan titik isolasi kawasan aglomerasi, yaitu satu kawasan yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang terhubung.

    Wiku mengatakan perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan bagi yang dikecualikan, ada syarat perjalanan yang harus dipenuhi yaitu ijin dari pimpinan instansi kerja tempatnya bekerja khusus untuk aparatur sipil negara (ASN), BUMN / Pegawai BUMD, anggota TNI / Polri diberikan dari pejabat eselon II dengan dibubuhi tanda basah / elektronik.

    Kemudian bagi pekerja sektor informal dan masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, perlu meminta izin perjalanan dari desa / kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Menurut Wiku, surat tersebut berlaku secara perorangan, untuk sekali pulang pergi, dan wajib bagi orang yang berusia sama atau lebih dari 17 tahun ke atas.

    Selain dari persyaratan tersebut di atas, tidak diijinkan untuk pulang. Apabila ditemukan wisatawan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan antara lain untuk keperluan mudik, atau untuk pariwisata antar daerah, petugas berhak menghentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal. perjalanan. Orang yang mendapatkan izin perjalanan juga harus menjalani karantina selama 5×24 jam setelah tiba di tempat tujuan.

    Khusus bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin kembali ke Indonesia (repatriasi), jika tidak ada kebutuhan yang mendesak disarankan untuk menunda sementara kepulangannya pada periode tersebut dengan harapan dapat mencegah masuknya kasus Covid-19 dari luar negeri. dengan varian mutasi.

    Pemerintah belajar dari pengalaman tahun 2020 dan berupaya merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, larangan sementara mobilitas mudik telah diberlakukan pada periode 6-17 Mei 2021.

    Wiku mengatakan, pelarangan mudik dilakukan dalam rangka pengendalian Covid-19 di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. .

    Wiku mengatakan meski dieliminasi, masih ada pengecualian untuk layanan distribusi logistik serta kebutuhan yang mendesak seperti untuk perjalanan kerja atau bisnis, kunjungan sakit / duka, dan layanan untuk ibu hamil dengan maksimal satu pendamping dan layanan persalinan dengan satu pendamping maksimal dua orang.

    sumber: Antara




    Source