Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Menjadi Role Model Pelayanan Publik Berbasis HAM

    Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dinilai telah memberikan contoh pelayanan publik berbasis HAM.

    REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Dinilai sebagai contoh pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM), tiga pemerintah daerah (pemda) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tiga pemerintah daerah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di Jakarta, Jumat (10/12).

    Yasonna memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan di ketiga pemerintah daerah tersebut akan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai bagian dari upaya program untuk mempromosikan hak asasi manusia. “Ketiga pemerintah daerah tersebut diproyeksikan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah,” kata Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham, dalam siaran pers Kementerian Hukum dan HAM.

    Meski dalam suasana yang masih prihatin dengan dampak pandemi Covid-19, menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan berbagai program pemajuan HAM. Termasuk memberikan penghargaan atas prestasi dan prestasi.

    Yasonna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program pemajuan HAM di Indonesia. Mulai dari unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga independen di bidang HAM, organisasi masyarakat sipil, dan komponen masyarakat.

    “Mari terus tingkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk selalu menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Ia berharap penghargaan tersebut semakin memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, mengatakan penghargaan itu berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

    Kriteria evaluasi meliputi pelayanan publik, penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), hingga pelaksanaan kewajiban internasional di bidang HAM.

    oleh s[esifik, penghargaan diberikan kepada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta; Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Terminal Bus Cikarang di Kabupaten Bekasi dan UPTD Terminal Bus Ciledug di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat; serta Puskesmas Singandaru dan Kantor Samsat Cikande di Provinsi Banten.

    Sementara itu, karena pandemi Covid-19, pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk tahun ini tidak dilaksanakan.



    https://www.republika.co.id/berita/r3xwes318/pemda-jakarta-jabar-dan-banten-akan-jadi-role-model-pelayanan-publik-berbasis-ham