Pemerintah Minta Percepat Pengesahan RUU PKS, PPP: Harus Dibahas di Pansus

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkuat sikap mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

    Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai keinginan untuk mempercepat pengesahan RUU PKS patut disambut baik.

    “Keinginan untuk mempercepat pembahasan RUU PKS dari berbagai pihak tentu harus disambut baik oleh DPR yang menggagas RUU tersebut. Tentunya apakah ini akan dibahas dalam komisi atau dibentuk pansus, perlu ada musyawarah pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi yang ada,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

    Baca juga: Sejumlah Lembaga Survei Paparkan: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju dengan Wacana Tiga Term Jokowi

    Menurut Arsul, RUU PKS sebaiknya dibahas dalam Panja Khusus (Pansus) karena materi RUU tersebut bersifat lintas komisi.

    “Menurut saya pribadi, RUU ini harus dibahas di Pansus karena materinya lintas komisi. Dalam RUU ini perlu ada aspek penyelenggaraan pemerintahan terkait perempuan dan anak yang menjadi wilayah kerja Komisi VIII. ,” kata Arsul.

    “Ada juga soal rumusan pasal-pasal tindak pidana dan proses hukum yang menjadi wilayah kerja Komisi III, jadi kalau menurut saya pansus yang anggotanya lintas komisi akan lebih tepat,” imbuhnya.

    Baca juga: OTK Kebakaran Dekat Rumah Kepala BIN, Pelaku Belum Ditangkap

    Wakil Ketua MPR RI itu juga mengatakan, RUU PKS memang diperlukan untuk memaksimalkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak.

    “UU PKS memang diperlukan untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual, terutama yang korbannya perempuan dan anak. Tapi jangan mulai dari anggapan bahwa tanpa UU PKS ini, tidak ada instrumen hukum yang bisa menyelesaikannya,” dia berkata.

    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memperkuat sikap mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS).

    Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka kickoff meeting Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (21/6/2021).



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/22/pemerintah-minta-percepat-pengesahan-ruu-pks-ppp-mestinya-dibahas-di-pansus