Pemerintah Punya Opsi Perpanjang PPKM Darurat 6 Minggu?

Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memiliki opsi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM) hingga 6 minggu.

Informasi tersebut didapat dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan opsi tersebut dilakukan agar penyebaran virus Covid-19 terkendali.

“PPKM darurat selama 4 hingga 6 minggu dilakukan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diperkirakan akan berkurang secara signifikan,” mengutip paparan Sri Mulyani, Senin (12/7/2021).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah merevisi aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM), yakni di Jawa-Bali.

Baca juga: Wacana PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 6 Minggu Karena Mutasi Cepat Varian Delta Baru

Perubahan aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat untuk COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Darurat Luar Jawa-Bali Efektif 12 Juli, Cek Daftar Wilayah dan Aturan Lengkapnya

“Dalam rangka tertib pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali, perlu dilakukan perubahan, terutama pada diktum ketiga huruf g dan huruf k Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Wilayah Jawa Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19,” tulis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 yang tembusannya diterima Tribunnews.com, Sabtu (10/7/2021).



https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/12/pemerintah-miliki-opsi-perpanjang-ppkm-darurat-selama-6-pekan