Pemerintahan Desa Kelungkung Dituding Rampas Tanah Warga n. Kades Kelungkung : Itu Fitnah

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    Pemerintahan Desa Kelung dituding telah merampas tanah milik warganya. Tanah seluas 5 hektar tersebut dikatakan diambil secara paksa oleh Pemerintahan Desa Kelungkung sejak tahun 1990. Padahal sebelumnya lahan tersebut dibuka oleh Alm. Syambu pada tahun 1975 dan sudah pernah mengurus sertifikatnya melalui Desa setempat. Tapi sertifikat yang dikeluarkan hanya 4,7 Are atau 4.700 meter persegi.
    kepada Gaung NTB, Selasa (24/10) Satung Syambu, menjelaskan bahwa lahan seluas 5 hektar tersebut dibuka baru oleh Syambu (orang tuanya) pada tahun 1975 dengan syarat harus membayar Rp 15 ribu. Kemudian pada tahun 1982 orang tuanya mengusulkan pembuatan sertifikat seluas 5 hektar yang mengatasnamakan saudaranya Din Syambu dengan biaya yang dikenakan pada saat itu mencapai Rp 400 ribu, akan tetapi sertifikat yang diterbitkan hanya seluas 4,7 Are. Lantaran orang tuanya keterbatasan pengetahuan, ia tidak mengetahui kalau sertifikat yang diterbitkan hanya 4,7 are saja. “Saya baru mengetahui hal tersebut dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Sumbawa,” ujar Satung.
    Yang lebih memprihatinkan lagi, Ungkap Satung bahwa pada tahun 1990 terjadilah insiden perampasan hak orang tuanya yakni tanah kebun seluas 5 hektar oleh Pemerintahan Desa Klungkung. saat itu katanya Kepala Desa setempat dengan inisial MN (alm) serta perangkat desa mengarah masyarakat setempat untuk turun ke lokasi tanah tersebut dengan membabat habis isinya, bahkan pisang dan padi yang telah ditanam sicabut dan ditebang oleh warga atas perintah pemerintah Desa Kelungkung.
    “Saat itu kami sekeluarga hanya mampu menonton dan tidak mempunyai keberanian untuk menghentikannya dan bahkan tidak ada satupun warga yang berpihak pada keluarga kami. Karena saat itu kami selalu diremehkan lantaran dianggap miskin,”. Kata Satung
    Masih menurut Satung, pada tahun 2002 terjadilah pergantian kepala desa dengan inisial MSM. Kemudian dia mendatanginya secara pribadi ke rumahnya dengan meminta agar tanah yang telah diambil oleh Pemerintahan Desa Kelungkung dari orang tuannya agar dikembalikan. Akan tetapi jawaban yang diberikan kades itu justru memaki dan menghinanya. Atas dasar itulah ia bersama keluarganya angkat kaki dari kampung halamannya.
    Hingga berakhirnya kepemimpinan MSM tanah tersebut masih ditahan. Kemudian pada saat menjabat Kepala Desa Baru  Kelungkung dengan inisial SN juga mendapatkan jawaban yang sama. Kemudia perjuangannya dilanjutkan hingga di Kecamatan Batu Lante untuk melakukan mediasi, akan tetapi pihak pemerintahan desa tidak menghadiri pertemuan tersebut dan dari dasar itulah dirinya malaporkan Pemerintahan Desa Kelungkung kepada Pihak Kepolisian Sumbawa.
    Lantaran merasa terusik, maka pada Jum’at tanggal 11 Agustus dan hari Idul Adha kades setempat dan seluruh jajaran menprovokasi masyarakat dengan mengumumkan di masjid agar memusuhi dan memerangi dirinya karena ingin mengambil aset desa. Kemudian pada tanggal 9 dan 10 Oktober kembali diumumkan hal yang sama. Lantaran merasa nyawanya terancam maka pada tanggal 18 oktober dirinya melaporkan hal tersebut di Polres Sumbawa.
    Satung berharap agar apa yang mejadi hak keluarga agar segera dikembalikan. perlu diketahui katanya, tanah yang diklaim sebagai aset desa tersebut digarap oleh MN (alm) kades setempat dan sekarang digarap dan dikuasai oleh anaknya.
    Dikonfirmasi Gaung NTB, Kepala Desa Kelungkung yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Satung tidaklah benar dan itu merupakan fitnah.
    Perlu diketahui katanya, bahwa tanah yang diklaim Satung, merupakan aset milik desa sejak tahun 1982 dan bukan aset kepala desa serta lahan tersebut sudah tercatat di buku induk desa sebagai aset desa. “Intinya, tanah yang diklaim sebagai milik pribadi Satung, itu merupakan tanah desa dan sudah menjadi aset desa serta yang lebih penting tanah tersebut dikelola oleh desa bukan dikelola oleh kepala desa,” ujarnya.
    Sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan aset desa sambungnya, tanah tersebut sudah dikuasai oleh desa sejak 1982 dan sudah 3 kali berganti kepala desa, bahkan sejak saat itu tanah tersebut tidak berpindah tangan artinya tetap dikelo oleh desa. “Saya akan tetap mempertahan apa yang telah menjadi aset desa,” pungkasnya