Pemkot Surabaya Diminta Relaksasi Pembatasan Pengunjung Mal

    REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur diminta melonggarkan pembatasan pengunjung mal dari 25 persen menjadi 30-40 persen mengingat tingginya biaya operasional yang ditanggung penyewa atau pemilik stan.

    “Ini agar omzet dan biaya operasional pemilik penyewa berimbang,” kata anggota Komisi B Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi.

    Alfian mengatakan, pihaknya berharap dengan beroperasinya mal di Surabaya dapat menghidupkan kembali sektor ekonomi ritel yang sempat terpuruk akibat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

    Hanya saja, lanjutnya, pengunjung mall masih dibatasi 25 persen, sementara di sisi lain pemilik tenant harus menanggung biaya operasional yang besar selama hampir sebulan dan lebih banyak hari libur karena ada PPKM darurat pada Juli hingga Agustus.

    “Meski mal beroperasi, tapi omzet pemilik tenant seimbang dengan biaya operasional. Kalau tidak seimbang ya percuma, artinya pemilik tenant masih merugi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, sering bertukar pikiran dengan pengusaha kafe dan restoran di Surabaya. Keluhan mayoritas pengusaha sama, yakni sulitnya menanggung biaya operasional listrik.

    Bahkan, lanjutnya, sejumlah pengusaha yang memiliki gerai di mal sudah berhenti beroperasi karena PPKM mengeluhkan pembayaran listrik. Meski meteran listrik berubah karena restoran dan kafe di mal tidak beroperasi karena PPKM, biaya berlangganan listrik tidak berubah.

    Bayangkan, lanjut Alfian, jika pengusaha restoran dan kafe harus membayar langganan listrik bulanan minimal Rp. 11 juta, sedangkan usaha restoran tutup karena mal juga tidak beroperasi. Tentu kata ini membuat para pengusaha restoran dan kafe pusing saat membayar listrik.

    “Kalau mal boleh beroperasi lagi dengan catatan pengunjung sudah divaksin. Jadi kalau bisa, jumlah pengunjung jangan hanya dibatasi 25 persen, tapi harus 30-40 persen agar omzet dan biaya operasionalnya turun. seimbang,” ujarnya.

    Soal operasional mall meski PPKM Level 4 dilonggarkan, Alfian menjelaskan, dari awal PPKM sebenarnya sudah punya gambaran bagaimana Pemkot Surabaya mau berbagi dengan pemerintah pusat, agar mall tetap buka dengan catatan pengunjung pasti sudah. divaksin, bahkan karyawan mall pun harus divaksin.

    “Dengan begitu, percepatan program vaksinasi nasional COVID-19 akan segera terwujud. Karena kita tahu swasta juga bisa menjalankan program vaksinasi. Jadi kita tidak hanya berharap dari Dinas Kesehatan. Artinya masyarakat memiliki banyak peluang untuk memvaksinasi Covid-19,” katanya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi mengatakan pihaknya menyiapkan QR Code di mal-mal di Surabaya setelah ada aturan baru pengunjung yang masuk mal harus menunjukkan kartu atau sertifikat yang sudah divaksinasi.

    “Sebelum masuk mall, pegawai dan pengunjung harus scan barcode melalui aplikasi PeduliLindung. Setiap orang yang masuk mall minimal harus mendapat vaksin dosis pertama,” kata Sutandi.

    https://repjogja.republika.co.id/berita/qxwugt330/pemkot-surabaya-diminta-longgarkan-pembatasan-pengunjung-mal