Pemprov Jatim Luncurkan 55 Pos Pengaduan THR

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melancarkan 55 pos pengaduan tentang Tunjangan Hari Raya (THR) yang tersebar di 38 kabupaten kota, 16 Balai Latihan Kerja (BLK) dan juga di Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Parawansa mengatakan, pos tersebut merupakan jawaban dan tanggapan terhadap pekerja, pekerja atau karyawan yang mengalami kesulitan terkait pencairan THR. “Peluncurannya Senin pekan depan,” ujarnya saat bertemu dengan Serikat Pekerja Jatim di sebuah kafe di Sidoarjo saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jumat malam (24/4).

Ia mengatakan, pihaknya juga meminta agar pemberi kerja memberikan THR pada D minus 10 atau maksimal pada H minus 7 Lebaran.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Fauzi selaku Ketua SPSI Jatim menjelang pelaksanaan Hari Buruh atau yang dikenal dengan May Day. “Ini sebagai bentuk silaturahim dan saling pengertian tentang suasana dan kondisi saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi mengatakan salah satu tuntutan buruh adalah menolak UU Hak Cipta Karya dan turunannya.

“Saat ini rekan-rekan kita di DPP sedang mengadili di MK. Idealnya, kita harus menunggu putusan MK tentang undang-undang tersebut,” ujarnya.

Ditanya soal aksi turun ke jalan, pihaknya mengatakan akan membahas lebih lanjut, mengingat saat ini ada beberapa masukan seperti kesiapan sekolah, dan juga pandemi COVID-19. “Jangan sampai aksi kita merugikan berbagai pihak. Entah nanti kita akan turun ke jalan, akan kita putuskan di hari-hari terakhir sebelum pelaksanaan Hari Buruh,” ujarnya.


Source