Pengamat: Jangan Salah Mengerti Pariwisata Halal

    Layanan wisata halal tambahan tidak menutup kemungkinan wisatawan non-Muslim.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan pemahaman masyarakat tentang wisata halal tidak salah. Hal ini agar tujuan wisata halal dapat tercapai dan menghasilkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dalam jumlah besar.

    “Salah satu poin penting saat penataan kembali adalah bagaimana masyarakat benar-benar diberi makna tentang wisata halal. Seharusnya tidak ada bias pemahaman sehingga terjadi mispersepsi,” kata Taufan kepada Republika.co.id, Senin (19/4).

    Dikatakannya, wisata halal merupakan layanan tambahan bagi wisatawan muslim yang membutuhkan layanan halal. Ini juga tidak menutup kemungkinan jika ada turis non muslim yang juga membutuhkan layanan halal.

    “Karena wisata halal tidak hanya untuk umat Islam, karena pada hakikatnya membutuhkan pelayanan tambahan,” ucapnya.

    Meski begitu, kata Taufan, setiap destinasi tidak bisa dipaksakan untuk memberikan layanan halal tambahan. Karena tergantung kebijakan pengelola pariwisata dan target pasar yang dibidik.

    Menurutnya, saat ini adalah saat yang tepat jika ingin mengembangkan wisata halal dengan menyasar pasar wisata domestik. Pasalnya, masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengharapkan kedatangan turis asing dalam jumlah besar.

    “Ini harus dibarengi dengan sosialisasi, infrastruktur, dan strategi pemasaran,” kata Taufan.

    Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sedang mengkaji dan merestrukturisasi sektor pariwisata halal di Indonesia secara komprehensif. Ia mengatakan, wisata halal harus diutamakan sebagai pariwisata ramah muslim dan pelayanan tambahan demi kenyamanan pengunjung.

    “Masa pandemi ini yang terbaik untuk kita atur ulang, karena kita sudah menjadi pemenang seperti di Lombok yang sudah menjadi destinasi terbaik,” kata Sandiaga.

    Ia mengatakan, masih ada beberapa calon potensial lain untuk pengembangan wisata halal. Diantaranya adalah Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Menurutnya, ketiga provinsi tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata halal.




    Source