Pengamat: Jika Pemerintah Serius Ingin Menyelamatkan KPK, Keluarkan Perppu

    Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali berupaya menghentikan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satunya dengan menerbitkan Perppu untuk membatalkan rencana revisi UU KPK beberapa waktu lalu. Namun, Mahfud mengungkapkan upaya tersebut gagal karena bisa ditentang atau dihalangi dengan persetujuan DPR dan parpol.

    Terkait hal itu, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Paramater Politik Adi Prayitno mengatakan, pemerintah harus menerbitkan Perppu jika memang serius menyelamatkan KPK.

    “Kalau mau serius menyelamatkan KPK, keluarkan Perppu. Batalkan semua regulasi yang berpotensi mematikan KPK,” kata Adi saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).

    Di sisi lain, Adi juga sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Karena dia melihat pelemahan KPK akibat DPR menyetujui revisi UU KPK.

    Baca juga: Pernyataan Mahfud terkait Perppu KPK itu dinilai hanya pembenaran pemerintah sehingga tidak menyalahkan publik.

    “Saya 1.000 persen setuju dengan Mahfud MD. Soalnya kondisi KPK saat ini (terjadi) karena DPR menyetujui revisi UU KPK, meski ditolak oleh aktivis dan kelompok masyarakat sipil.

    Adi juga mengatakan bahwa masalah lembaga antikorupsi harus dilihat secara menyeluruh. Seperti di hulu ada keputusan pemerintah yang kontroversial yang disetujui DPR, sedangkan di hilir komisioner KPK hanya menerjemahkan undang-undang yang telah disahkan oleh legislator dan pemerintah.

    “Masyarakat harus mewaspadai isu-isu hulu. Ada DPR yang mengesahkan undang-undang ini. Hampir semua parpol setuju. Coba tolak parpol, tidak mungkin KPK dalam kondisi sekarang ini,” ujarnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/07/pengamat-jika-pemerintah-serius-ingin-selamatkan-kpk-keluarkan-perppu