Pengamat: Perlu Konsistensi dalam Penegakan Aturan untuk Mencegah Mudik

    Petugas di lapangan tidak boleh berlebihan dari sanksi sehingga harus konsisten.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani mengatakan, penegakan regulasi di lapangan secara konsisten diperlukan agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2021. Nadia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (22/2). 4) menyatakan pemerintah telah melarang pemudik bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari pegawai BUMN, pegawai swasta, PNS, anggota TNI-Polri, pekerja formal dan informal, hingga masyarakat umum. Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

    “Menurut saya sanksi hukum itu kalau ditegakkan konsekuensinya konsisten ya bisa. Soalnya itu Baik Persoalan yang ada selalu tentang konsistensi antara aturan dan implementasi aturan, ”kata Nadia Yovani.

    Nadia menilai para pejabat di lapangan tidak boleh berlebihan dari sanksi yang dijatuhkan pemerintah atau bersikap konsisten. “Misalnya negosiasi seperti itu dengan aparat,” ujarnya.

    Ia yakin masyarakat bisa mengurungkan niat mudik jika petugas di lapangan konsisten. Ia juga berpendapat, sanksi sosial bagi pemudik yang ugal-ugalan adalah salah satu hal yang bisa dilakukan jika budayanya memang sudah terbentuk. “Misalnya semua orang tetap menjamin bahwa mudik lebaran benar-benar perlu, bagaimana cara melakukan sanksi sosial. Sanksi sosial paling banyak bisa dilakukan di media sosial dengan menonjolkan tindakan nekat para pemudik, misalnya,” ucapnya.

    Ia mengatakan, netizen Indonesia bisa memberikan komentar negatif kepada mereka yang mau mudik sebagai sanksi sosial bagi orang yang mau mudik. “Tapi yang diutamakan lebih pada sanksi yang dijatuhkan pemerintah bila warga melanggar tindakan ini,” ujarnya.

    Nadia menjelaskan, semua orang tahu bahwa mudik merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Ia mengemukakan, kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin dapat dikatakan sebagai budaya. “Kalau dibilang budaya itu sudah mendarah daging. Ibarat makan itu wajib, tidak makan nasi itu tidak afdol. Jadi, levelnya sudah sampai di level itu, melekat di benak masyarakat Indonesia, tertanam dan entah bagaimana itu wajib dilakukan. ,” dia berkata. .

    Ia berpendapat, untuk mengubah budaya seseorang tentang mudik bisa dilakukan dengan pendekatan Perintahkan ke bawah atau pendekatan kelembagaan kelembagaan. “Kalau ada prosedur larangan mudik atau larangan mudik di lebaran tahun ini, harus juga disertai prosedur yang jelas, aturannya juga jelas, Baik Sanksinya juga jelas, ”ujarnya. Ia menilai perlunya sanksi yang bisa menyadarkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum usai.

    sumber: Antara




    Source